RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Ribuan pelaku usaha dan pekerja pariwisata dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/7/2025). Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi segera mencabut larangan kegiatan studi tur pelajar ke luar daerah.
Massa datang menggunakan ratusan bus pariwisata dan memarkirkan kendaraannya di sekitar kantor Gubernur. Mereka membunyikan klakson telolet dan berorasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap mematikan sektor pariwisata.
Koordinator aksi solidaritas, Herdi Sudardja menyebut kebijakan larangan studi tur berdampak langsung terhadap ribuan pelaku usaha transportasi wisata, agen travel, dan UMKM yang selama ini bergantung pada aktivitas pelajar.
“Kami hanya punya satu tuntutan, cabut larangan studi tur sekolah dari Jawa Barat ke luar daerah. Ini menyangkut penghidupan belasan ribu orang,” ujar Herdi di sela aksi unjuk rasa, Senin (21/7/2025).
Herdi menyatakan jumlah pekerja sektor pariwisata di Jabar mencapai lebih dari 13.000 orang, baik formal maupun informal. Menurutnya, pelarangan kegiatan studi tur telah menyebabkan turunnya permintaan secara drastis.
Herdi menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Barat sejak Mei 2025 untuk mengajukan audiensi. Namun, hingga kini tidak ada tanggapan.
“Kami sudah menempuh jalur resmi. Tapi surat kami tidak direspons. Gubernur seolah memilih-milih siapa yang mau dia temui. Dengan pelaku usaha pariwisata, justru tidak mau berdialog,” tambahnya.
Salah satu peserta aksi, sopir bus pariwisata, Rahmat mengaku kehilangan penghasilan akibat kebijakan ini. Sebelum larangan diberlakukan, ia bisa mengangkut rombongan pelajar hingga 12 kali dalam sebulan.
“Dulu bisa dapat Rp 4 juta sebulan. Sekarang bawa satu trip saja susah. Paling cuma dapat sejuta sebulan,” ujar Rahmat.
Kini, Rahmat terpaksa bekerja serabutan sebagai sopir truk untuk menyambung hidup.
Menurut Herdi, studi tur pelajar merupakan sumber utama kunjungan wisatawan di Jawa Barat. Tidak seperti Bali yang mengandalkan wisatawan mancanegara, Jabar lebih bertumpu pada wisata domestik berbasis edukasi.
“Menu utama pariwisata Jabar itu studi tur pelajar. Kalau itu dilarang, ya lumpuh semua. Ini fakta, bukan klaim sepihak,” tegasnya.
Herdi menegaskan aksi ini baru diikuti 10 persen dari total pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat. Jika tidak ada tanggapan dari Gubernur, aksi susulan dengan jumlah massa lebih besar akan digelar dalam waktu dekat.
“Kalau tidak didengar, kami akan datang lagi dengan lebih banyak orang. Kami akan terus berjuang sampai hak kami dipulihkan,” tegasnya.(dsn)