RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tetap tidak akan mencabut Surat Edaran (SE) larangan study tour bagis siswa SMA se-derajat di Jawa Barat. Menurut dia, dasar kebijakan itu lebih berfokus meringankan beban orang tua siswa.
Diketahui, sopir bus melakukan unjuk rasa meminta Dedi Mulyadi mencabut SE. Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Sate pada Senin (21/7). Massa bahkan sempat memblokade jalan layan Mochtar Kusumaatmadja.
Menanggapi hal itu, pada Selasa (22/7), Dedi Mulyadi menegaskan tetap tidak akan mencabut aturan ini. Di sisi lain, aturan tersebut tidak berlaku kepada para pelaku usaha dan pekerja pariwisata.
“Saya sampaikan hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di jalan Flyover Pasopasti. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan baik penyelenggara travel kemudian sopir bus, pengusaha bus mendesak saya mencabut larangan studi tur yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tur,” kata Dedi.
“Yang dilarang adalah kegiatan studi tur yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan dengan jelas kegiatan studi tur itu sebenarnya kegiatan piknik. Kegiatan rekreasi bisa dibuktikan yang demonstrasi para pelaku jasa kepariwisataan,” ujar Dedi.
Dugaan itu didasari adanya dukungan dari asosiasi Jeep di wilayah Yogyakarta yang kerap beroperasi mengangkut wisatawan di Gunung Merapi. Artinya, massa aksi bukan hanya warga Jawa Barat. “Insya Allah saya Gubernur Jabar akan tetapi berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” tuturnya.
“Mudah-mudahan industri pariwisata tumbuh sehingga yang datang wisata orang luar negeri orang yang punya uang yang memang murni memiliki tujuan kepariwisataan dan memiliki berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki,” pungkasnya.
(dbs)