News

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

Radar Bandung - 28/07/2025, 17:17 WIB
Azam Munawar
Azam Munawar
Tim Redaksi
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Ilustrasi perundungan atau bullying. Foto : Dokumentasi Freepik

RADARBANDUNG.ID, BLITAR Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial.

Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 tahun, siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Doko. Ia menjadi korban perundungan oleh teman-teman sekelasnya saat hari terakhir MPLS, Jumat (18/7/2025) lalu.

Dari video berdurasi 25 detik yang beredar luas di media sosial, WF tampak tidak berdaya dan terpojok.

Sementara belasan teman sekolahnya secara bergantian memukul hingga menendangnya.

Menanggapi insiden tersebut, Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sri Lestari menyebut kasus ini menjadi bukti kegagalan sistem pengawasan sekolah dalam menjamin keamanan siswanya.

“Sekolah seharusnya mampu memetakan potensi adanya perundungan lebih dini. Pencegahan seharusnya menjadi langkah awal, bahkan sejak hari pertama MPLS,” ujar Lestari di Surabaya, Sabtu (26/7/2025).

Menurutnya, perundungan adalah persoalan kompleks yang butuh penanganan menyeluruh.

Dalam konteks MPLS, sekolah wajib memiliki panduan tertulis serta aturan tegas soal batasan perilaku yang diperbolehkan.

“Sosialisasi menyeluruh kepada seluruh elemen sekolah juga sangat penting. Jika perlu, diberlakukan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar aturan pelaksanaan MPLS,” sambungnya.

Lestari lantas menyoroti pentingnya pendampingan bagi korban dan pelaku, yang notabene masih berstatus pelajar dan di bawah umur, baik pendampingan secara psikologis maupun pendampingan hukum.

“Jangan menormalkan perspektif ‘namanya juga anak-anak’. Justru karena masih anak-anak, pendampingan harus maksimal agar proses tumbuh kembang mereka tidak terdistorsi oleh pengalaman buruk,” seru Lestari.

Ia menilai peristiwa ini sebagai teguran keras bagi sekolah, Dinas Pendidikan, dan sistem pendidikan nasional, karena mencerminkan nilai anti-kekerasan belum benar-benar kuat dalam budaya sekolah.

“MPLS seharusnya menjadi masa adaptasi yang menyenangkan dan membangun semangat siswa, bukan menjadi ajang kekerasan yang merusak psikis anak sejak awal masuk ke dunia sekolah baru,” tukas Lestari. (jpc)

Live Update


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

Elite PDIP Serukan Kudatuli Jilid II usai Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara
Nasional
Elite PDIP Serukan Kudatuli Jilid II usai Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara

RADARBANDUNGA.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menyerukan gerakan Kudatuli Jilid II sebagai bentuk perlawanan atas vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Seruan itu disampaikan di hadapan ratusan kader dan simpatisan partai usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/7). Dari atas mobil komando yang terparkir di depan gedung […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.