RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menerapkan kebijakan baru mengenai jam masuk sekolah untuk tahun ajaran 2025/2026. Melalui Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor: 103-DISDIK/2025, jam masuk untuk jenjang SMP/sederajat pukul 07.00 WIB, serta SD dan PAUD/TK pukul 07.30 WIB.
Kebijakan yang bertujuan utama untuk mengurai kemacetan ini menuai beragam tanggapan dari para pengamat, mulai dari pandangan optimistis hingga skeptis.
Sejumlah pengamat meragukan efektivitas kebijakan ini dalam mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai alasan kemacetan perlu dikaji lebih dalam sebelum kebijakan diterapkan.
“Ya kalau dikaitkan dengan kemacetan, saya pikir harus dikaji dulu ya, jadi enggak bisa sekarang itu dipindahin cepat gitu ya, apakah memberikan dampak, kan hanya excuse aja sebetulnya itu,” ujar Yogi Suprayogi saat dihubungi via telpon, Kamis (31/7/2025).
Pandangan serupa diungkapkan Pengamat Politik dan Pemerintahan Unpad, Kunto Adi Wibowo. Menurutnya, kebijakan ini tidak akan mengurai, melainkan hanya memindahkan jam kemacetan.
“Ya mungkin kemacetan di jam 7, jam 8 nya terurai, tapi kemacetan di pagi hari lebih parah gitu. Coba keluar aja jam 5 gitu kan, lalu lintasnya udah macet kalau jam segitu,” jelas Kunto Adi Wibowo saat dihubungi dihari yang sama.
Kunto berpendapat jika masalah utamanya adalah kemacetan, solusi yang seharusnya ditempuh adalah perbaikan infrastruktur jalan, pembatasan kendaraan pribadi, dan penyediaan angkutan publik yang memadai.
Namun, pandangan berbeda datang dari pensiunan pengawas madrasah se-Indonesia, Een Solihat. Berdasarkan pengalamannya, kemacetan di Bandung memang sudah sangat luar biasa dan sering mengganggu perjalanan siswa ke sekolah.
Een Solihat justru menilai masuk sekolah lebih pagi adalah langkah yang baik untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh beragam aktivitas, termasuk pekerja pabrik dan pegawai negeri.
“Bahkan menurut Ibu, lebih pagi itu lebih baik,” tegas Een Solihat.
Di luar perdebatan soal kemacetan, para ahli juga menyoroti berbagai dampak lain dari kebijakan ini. Dari sisi positif, Een menyebut belajar lebih pagi dapat membuat otak anak lebih segar dan konsentrasi meningkat. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai dapat membawa dampak baik bagi keluarga.
“Dampak positifnya dari belajar lebih pagi itu bagi orang tua lebih siap lagi. Mungkin bagi umat Islam itu bisa lebih mengawali sholat dengan secepatnya, subuh tidak kesiangan lagi, persiapan di rumah juga lebih pagi, kemudian anak juga siap,” ungkap Een Solihat.
Meski begitu, dampak negatif juga tidak dapat dihindari, terutama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
Pakar Kebijakan Pendidikan, Prof. Cecep Darmawan menjelaskan bagi siswa dengan lokasi rumah yang jauh, mereka harus berangkat lebih awal, bahkan mungkin pukul 05.00 pagi.
“Jadi, kelemahannya, apabila itu diterapkan, di generalisir tadi, ya, tanpa memandang kondisi, kondisi rumah siswa maupun sekolah,” ujar Prof. Cecep via telpon, Rabu (30/7/2025).
Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan siswa sekolah dasar yang harus berangkat di waktu yang masih sepi.
Selain itu, Yogi Suprayogi menambahkan pengaturan jam sekolah seharusnya tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga jam kerja orang dewasa, karena perubahan jadwal anak akan memengaruhi seluruh rutinitas keluarga.
Para pengamat menyarankan agar Pemkot Bandung tidak menerapkan kebijakan ini secara merata dan segera melakukan evaluasi.
Cecep menekankan pentingnya pendekatan yang bertahap dan tidak digeneralisasi. Ia mengusulkan agar kebijakan ini bersifat opsional atau diberi kelonggaran terlebih dahulu.
“Menurut saya, dalam 2–3 bulan dicoba, di-research. Ya memang kebijakan ini harus dievaluasi lah. Kalau saya sarankan, misalnya dievaluasi, apa kekurangan dan kelebihannya dari sisi siapa yang menjadi peserta, kelas berapa, di tempat yang mana, itu harus detail,” ungkap Cecep.
Kritik terhadap proses pengambilan kebijakan juga disuarakan Yogi Suprayogi.
Ia menilai langkah tersebut terkesan dipaksakan tanpa kajian yang matang. Ia menyoroti kerumitan yang dihadapi orang tua, terutama untuk anak tingkat SD yang tidak bisa sekadar diberi uang jajan dan memerlukan persiapan lebih. Menurutnya, kebijakan kepala daerah harus didukung dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.(dsn/mg3)
