RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Tepis kabar yang menyebut Pemerintah Kota Bandung telah berkomitmen membeli kendaraan prototipe sebagai bagian dari pengembangan transportasi umum. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan itu menyusul munculnya pemberitaan yang dianggap tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik.
“Saya perlu luruskan tidak pernah ada komitmen dari Pemkot Bandung untuk membeli kendaraan prototipe itu. Ini murni inisiatif dari para pengusaha,” tegas Farhan saat ditemui di kawasan Gedebage, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, kendaraan yang dimaksud hanya sebatas contoh atau purwarupa (prototype), bukan bagian dari pengadaan resmi. Pemerintah Kota Bandung saat ini belum membuat keputusan apapun terkait pembelian, penggantian, atau pengoperasian kendaraan tersebut.
“Kita belum sampai pada tahap rencana penggantian kendaraan. Masih dalam tahap menyusun konsep sistem transportasi umum yang terintegrasi,” ujarnya.
Farhan menekankan dalam penyusunan konsep transportasi terintegrasi, para pemilik dan pengemudi angkot akan tetap dilibatkan. Ia bahkan menyebut beberapa koperasi seperti Kopamas dan Kobanter sebagai pihak yang sejak awal diajak serta dalam proses diskusi.
“Kami selalu terbuka dan melibatkan koperasi angkutan umum. Tidak bisa jalan sendiri. Semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku angkutan, harus dilibatkan,” ungkap Farhan.
Farhan pun membantah jika disebut koperasi tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan sistem transportasi baru seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan moda lainnya. Menurutnya, kabar tersebut termasuk kategori hoaks.
“Berita yang menyebut kami sudah membeli kendaraan atau tidak melibatkan koperasi, itu tidak benar. Jangan disebarkan. Kita justru mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyusun masa depan transportasi Bandung,” ungkapnya.
Terkait arah pembangunan transportasi massal, Farhan menegaskan Kota Bandung akan difokuskan pada dua poros utama, timur-barat dan utara-selatan. Untuk jalur timur-barat, sistem BRT diharapkan dapat menjadi tulang punggung transportasi publik.
Adapun eksistensi angkutan kota (angkot), menurut Farhan, tidak akan dihapus, tetapi diarahkan untuk mengalami transformasi agar dapat menyesuaikan dengan sistem yang lebih terintegrasi.
“Angkot tetap ada. Tapi tidak bisa seperti sekarang. Harus berubah, mengikuti konsep transportasi terintegrasi yang sedang kami bangun,” ujarnya.
Farhan juga menegaskan pemerintah tidak akan mengambil alih peran pelaku angkutan, melainkan akan tetap menjadi regulator. Pelaku transportasi tetap jadi aktor utama dalam lapangan.
“Saya bukan pelaku angkutan, saya regulator. Jadi urusan teknis akan dibicarakan dengan para pelaku, termasuk koperasi dan pengemudi. Mereka yang paham, bukan saya,” tambahnya.
Wali Kota Bandung, Farhan menggarisbawahi arah kebijakan transportasi Bandung adalah sistem yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan. Semua pihak harus dilibatkan dan diberikan ruang yang setara dalam proses transformasi ini.
“Kami tidak akan mengambil jalan pintas. Kami bangun sistem secara menyeluruh, dengan pendekatan kolaboratif. Semua pihak punya tempat dalam masa depan transportasi Bandung,” pungkasnya.(dsn)
