RADARBANDUNG.id- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Inspektorat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi, Selasa (12/8/2025).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pemenuhan dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) serta tindaklanjut hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, Pemkab Bandung Barat bertekad penuh membangun tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, rapat tersebut bukan sekadar rapat semata.
“Saya bersama bapak Asep Ismail (Wakil Bupati) menegaskan tidak ada toleransi bagi setiap pelanggaran integritas. Korupsi itu seperti rayap. ia tidak langsung terlihat, tapi sedikit demi sedikit menggerogoti dari dalam,” katanya, Selasa (12/8/2025).
Ia menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan bersih, transparan, dan akuntabel.
“Tidak ada toleransi untuk pelanggaran integritas, baik oleh aparatur pemerintah maupun pihak luar yang mencoba mengintervensi jalannya pemerintahan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi bersama DPRD, perangkat daerah, BPKP, KPK dan semua pemangku kepentingan pihaknya yakin bisa menciptakan Bandung Barat yang bebas korupsi, penuh kepercayaan, dan menjunjung tinggi amanah rakyat.
“Sebagai wujud keseriusan, kita akan menandatangani komitmen bersama antikorupsi yang berisi 10 poin utama dari pencegahan KKN, penolakan gratifikasi, transparansi kerja, pengendalian risiko berbasis SPIP hingga perlindungan pelapor pelanggaran,” katanya.
“Komitmen ini akan menjadi pondasi mewujudkan visi Bandung Barat AMANAH (agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis) selama lima tahun ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah (Itda) KBB, Yadi Azhar mengatakan, kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan.
“Komitmen bersama ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata kesungguhan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memberantas perilaku korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Ia menegaskan, Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi menjadi pedoman sekaligus pengingat bagi seluruh unsur pemerintahan agar setiap kebijakan, langkah, maupun arah pembangunan senantiasa menghindari praktik korupsi.
“Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjaga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KBB minimal tetap berada pada level 3, selaras dengan upaya mewujudkan visi Bandung Barat AMANAH,” katanya.
“Melalui penandatanganan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan dukungan penuh terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi tercapainya pembangunan daerah yang berintegritas dan berkelanjutan,” tandasnya. (KRO)
Live Update
- Perbup Soal Tertib LLAJ di Bandung Barat Segera Disahkan, Begini Penjelasan Kadishub KBB 8 jam yang lalu
