RADARBANDUNG.ID, BANDUNG-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi Juni 2025 tetap tumbuh positif walaupun mengalami perlambatan.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menyebutkan, perkembangan sektor perbankan di Jabar menunjukkan pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan berturut-turut pada posisi Juni 2025 sebesar 2,45 persen; 3,63 persen; dan 3,64 persen.
Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Net Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 4,28 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 91,89 persen.
“Berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum di Jabar mencapai Rp628 triliun (tumbuh 3,63 persen YoY). Namun, pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional sebesar 7,78 persen YoY. Secara nasional, Jabar merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta dengan market share mencapai 7,79 persen terhadap total kredit nasional,” sebut Darwisman dalam rilisnya, Rabu (13/8/2025).
Menurut Darwisman, berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar disalurkan ke KPR & KPB sebesar Rp181,38 triliun (tumbuh 5,58 persen YoY) dan bukan lapangan usaha rumah tangga sebesar Rp126,74 triliun (tumbuh 11,62 persen YoY).
Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, antara lain Perdagangan Besar dan Eceran menurun 4,70 persen dengan NPL gross 6,17 persen, Konstruksi menurun 13,58 persen dengan NPL gross 7,24 persen, dan Bukan Lapangan Usaha – Lainnya menurun 5,39 persen dengan NPL gross 3,47 persen.
Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut.
“Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah antara lain Real Estate, tumbuh 20,17 persen dengan NPL gross 2,33 persen, Bukan Lapangan Usaha – Rumah Tangga tumbuh 11,62 persen YoY dengan NPL gross sebesar 1,85 persen,” terangnya.
Apabila dilihat dari fungsi intermediasi Bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kantor OJK Jabar untuk Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit mayoritas berada di Kota Bandung (DPK: 34,96 persen, Kredit 31,59 persen), Kota Bekasi (DPK: 14,01 persen, Kredit: 13,48 persen), Kota Bogor (DPK: 9,37 persen, kredit:7,23 persen), Kota Depok (DPK: 8,47 persen, Kredit: 5,60 persen) dan Kabupaten Bekasi (DPK: 7,23 persen), Kabupaten Karawang (Kredit: 5,39 persen). Sementara itu, rasio NPL gross tertinggi berada di Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 88,65 persen (Rp928 triliun), 89,05 persen (Rp637 triliun), dan 89,06 persen (Rp586 triliun). Adapun sisanya merupakan jenis usaha Syariah.
Sedangkan, berdasarkan fungsinya perbankan di Jabar per Juni 2025 didominasi oleh Bank Umum dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masingmasing sebesar 96,88 persen (Rp1.014 triliun), 96,85 persen (Rp693 triliun), dan 96,34 persen (Rp633 triliun). Adapun sisanya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Perkembangan Bank Umum Berkantor Pusat di Jabar Total Aset Bank Umum berkantor pusat di Jawa Barat sebesar Rp194 triliun, menurun -3,09 persen YoY (Rp6 triliun) dibandingkan Juni 2024 sebesar Rp200 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum berkantor pusat di Jabar per Juni 2025 sebesar Rp139 triliun, melambat 3,70 persen YoY (Rp4 triliun) dibandingkan Juni 2024 sebesar Rp143 triliun.
Realisasi Kredit Bank Umum berkantor pusat di Jawa Barat sebesar Rp127 triliun, melambat sebesar 1,99 persen YoY (Rp2 triliun) dibandingkan Juni 2024 sebesar Rp129
triliun. NPL gross memburuk dari 1,67 persen di Juni 2024 menjadi 2,71 persen di Juni 2025.
Bank Umum berkantor pusat di Jawa Barat membukukan Laba di Juni 2025 sebesar Rp539 Miliar, turun 36,73 persen YoY dibandingkan Juni 2024 sebesar Rp852 Miliar. Penurunan laba disebabkan peningkatan pencadangan seiring kenaikan rasio NPL.
Kinerja BPR dan BPR Syariah di Jabar
Total aset BPR & BPRS di Jabar tumbuh 3,33 persen YoY (Rp1,05 triliun), dari semula Rp31,59 triliun di Juni 2024 menjadi Rp32,64 triliun di Juni 2025. Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR & BPRS tumbuh 4,66 persen YoY (Rp1,01 triliun) dari semula Rp 21,54 triliun di Juni 2024 menjadi sebesar Rp22,55 triliun di Juni 2025. Realisasi penyaluran kredit tumbuh 3,87 persen YoY (Rp0,9 triliun) dari semula Rp23,19 triliun di Juni 2024 menjadi sebesar Rp24,09 triliun di Juni 2025. Sementara itu, terdapat peningkatan Rasio NPL gross BPR & BPRS di Jabar dari semula 11,76 persen di Juni 2024 menjadi 13,27 persen di Juni 2025.
Laba BPR dan BPRS menunjukan kenaikan pada Juni 2025 menjadi sebesar Rp0,17 triliun, atau meningkat 247,59 persen secara signifikan dari sebesar Rp0,05 triliun di Juni 2024 (meningkat Rp0,12 triliun).
Perkembangan BPR dan BPRS Milik Pemda di Jabar
Pada posisi Juni 2025, terdapat 26 BPR dan BPRS milik Pemda di Jabar. Total Aset BPR dan BPRS milik Pemda sebesar Rp6,97 triliun, tumbuh 2,46 persen YoY (Rp0,17 triliun) dibandingkan Juni 2024 sebesar Rp6,81 T. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp2,40 triliun, tumbuh sebesar 3,56 persen YoY (Rp0,08 triliun) dibandingkan Juni 2024 sebesar Rp2,32 triliun.
Kredit/Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp5,81 triliun, tumbuh 4,71 persen YoY (Rp0,26 triliun) dibandingkan Juni 2024 sebesar Rp5,55 triliun. NPL gross memburuk dari
14,15 persen di Juni 2024 menjadi 16,41 persen di Juni 2025. BPR dan BPRS milik Pemda membukukan Laba sebesar Rp0,08 T, tumbuh 392 persen YoY (Rp110 miliar) dibandingkan Juni 2024 mengalami kerugian sebesar Rp0,03 triliun.
Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR
Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Januari hingga Juni 2025 secara nasional mencapai Rp131,65 triliun. Sementara itu, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp13,74 triliun (10,58 persen share terhadap nasional). Jabar merupakan Provinsi penerima KUR terbesar ketiga setelah Jawa Tengah (Rp22,03 triliun) dan Jawa Timur (Rp21,86 triliun).
Selama Juni 2025, sebanyak 40.753 pelaku usaha di Jabar telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan total penyaluran sebesar Rp2,27 triliun dan outstanding saat ini mencapai Rp2,21 triliun. Berdasarkan skema pembiayaan, KUR untuk sektor mikro memiliki porsi yang paling besar yaitu mencapai 63,59 persen dari total
outstanding KUR Jawa Barat, diikuti KUR Kecil (36,06 persen), KUR Super Mikro (0,18 persen) dan KUR TKI (0,17 persen).
Perkembangan Pasar Modal, PVML, & PPDP
Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah SID di Jawa Barat yang tumbuh sebesar 8,52 persen YoY, dengan porsi terbesar berasal dari Reksadana (26,31 persen), Saham (24,51 persen), dan SBN (17,57 persen) dengan total SID sebanyak 3.075.538. Sedangkan nilai transaksi saham di Jawa Barat telah mencapai Rp30,10 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 92,98 persen YoY.
Pada periode April 2025, perkembangan Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya (PVML), serta perusahaan Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) di Jabar menunjukan pertumbuhan yang bervariatif. Penyaluran pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan mengalami meningkat 1,58
persen (YoY) yang semula Rp77,72 triliun pada April 2024 menjadi Rp78,95 triliun pada April 2025, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 2,95 persen. Pada periode yang sama, perusahaan Modal Ventura telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,19 triliun, meningkat 2,5 persen dari tahun sebelumnya Rp3,11 triliun, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 5,57 persen.
Penyaluran Pembiayaan pada Perusahaan Fintech Lending meningkat 22,95 persen (YoY) yaitu dari Rp16,47 triliun pada April 2024 menjadi Rp20,25
triliun pada April 2025, dengan Tingkat Wanprestasi (TWP) 90 hari sebesar 3,72 persen.
Total aset Dana Pensiun di Jawa Barat pada posisi April 2025 menurun 0,82 persen YoY, dari Rp25,52 triliun pada April 2024 menjadi Rp25,31 triliun.
Program Edukasi dan Kemitraan
Per 30 Juni 2025, OJK Jabar telah melaksanakan 1.433 kegiatan edukasi keuangan secara tatap muka maupun daring. Kegiatan ini dilakukan pada 27 Kota/Kabupaten
di wilayah Jawa Barat. Jumlah peserta kegiatan literasi dan inklusi keuangan mencapai 173.492 orang.
Memasuki triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa program tematik edukasi yang diselenggarakan oleh OJK Provinsi Jawa Barat. Beberapa program tematik dimaksud antara
lain Bulan Literasi Keuangan, Pemanfaatan SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan) pada program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Abdi Nagri Nganjang Ka Warga, Edukasi Keuangan dan Sosialisasi Asuransi Mikro Jiwa, KBR (Kampung Bersih Rentenir), serta edukasi kepada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia), sebagai implementasi program OJK dan Pemerintah yaitu Gencarkan (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) menuju Indonesia Emas 2045, demi mewujudkan literasi keuangan yang masif dan merata dengan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder.
Hingga periode 30 Juni 2025, OJK Provinsi Jawa Barat memberikan layanan penerimaan informasi, penyampaian pertanyaan, serta pengaduan sebanyak 523 layanan. Sebagai upaya pelindungan konsumen dan masyarakat, OJK Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari 13 institusi/lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Jawa Barat telah melakukan inventarisasi dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Sejak awal tahun 2025, Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat telah menerima aduan terkait aktivitas keuangan ilegal sebanyak 1.253 laporan. Dari laporan tersebut, 1.044 laporan di antaranya terkait pinjaman online (pinjol), 209 sisanya terkait penghimpunan dana untuk tujuan investasi. (nto)
