RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat apresiasi tinggi dari publik. Survei Litbang Kompas terbaru mencatat, 97,2 persen warga Jabar menyatakan puas terhadap kepemimpinannya.
Rata-rata skor kinerja Pemprov Jabar berada di angka 8,51 dari skala 1–10. Distribusi penilaian juga didominasi nilai tinggi, dengan 35,7 persen responden memberi nilai sempurna (10), 25,3 persen memberi nilai 8, dan 19,2 persen memberi nilai 9. Sementara penilaian rendah (1–4) hanya diberikan oleh kurang dari 2 persen responden.
Citra pribadi Dedi Mulyadi juga terbilang kuat. Sebanyak 98,9 persen responden menilai citranya sangat baik, sementara 99 persen menganggap dirinya peduli, merakyat, dan responsif.
Sejumlah program Pemprov Jabar meraih kepuasan publik sangat tinggi. Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah mendapat apresiasi 91,6 persen responden. Program pembinaan remaja melalui barak militer juga disambut positif dengan 95,7 persen kepuasan, di mana 35 persen menyebut sangat puas.
Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga tinggi, dengan 88,2 persen responden puas. Sementara pembangunan jalan (85,7 persen), penyediaan listrik bagi warga miskin (91,8 persen), hingga evaluasi izin tambang (85 persen) sama-sama mendapat respons positif. Dukungan juga datang untuk pengembangan monorel Bandung Raya, dengan tingkat kepuasan 80,4 persen.
Meski begitu, beberapa kebijakan menuai pro-kontra. Perubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB hanya meraih 67,3 persen kepuasan. Larangan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA juga menimbulkan perdebatan, meski mayoritas tetap mendukung (83,1 persen).
Kritik publik paling serius datang dari sektor ekonomi. Penyediaan lapangan kerja hanya mendapat 31,4 persen kepuasan, sementara 67,2 persen menyatakan tidak puas. Tingkat kepuasan terhadap penanggulangan kemiskinan pun rendah, hanya 37,9 persen, berbanding 60,4 persen yang tidak puas.
“Isu lapangan kerja sangat dirasakan masyarakat. Mereka menilai kesempatan kerja masih sempit dan berharap segera ada solusi,” ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti.
Sementara itu, penyediaan transportasi umum hanya mendapat kepuasan 53,5 persen, dan pengelolaan sampah lebih rendah lagi, dengan 58,8 persen responden menyatakan tidak puas.
Survei dilakukan pada 1–5 Juli 2025 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 400 responden di Jawa Barat. Responden dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ±4,9 persen.
(dbs)
