Dinamika Golkar Jabar, Pengamat Ingatkan Logika Keseimbangan di Kepengurusan

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Penyusunan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat pasca-terpilihnya Daniel Mutaqien sebagai ketua kini tengah menjadi sorotan. Isu penunjukan Ahmad Hidayat sebagai Sekretaris DPD- yang merupakan rival Daniel dalam Musda lalu- dinilai bukan sekadar pembagian jabatan, melainkan upaya menjaga stabilitas pengaruh di internal partai.

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Penyusunan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat pasca-terpilihnya Daniel Mutaqien sebagai ketua kini tengah menjadi sorotan. Isu penunjukan Ahmad Hidayat sebagai Sekretaris DPD- yang merupakan rival Daniel dalam Musda lalu- dinilai bukan sekadar pembagian jabatan, melainkan upaya menjaga stabilitas pengaruh di internal partai.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai dinamika ini merupakan cermin dari pertarungan pengaruh yang lazim terjadi dalam distribusi jabatan strategis di partai besar.

“Ini lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh di dalam partai, bukan sekadar soal suka atau tidak suka pada satu tokoh tertentu,” ujar Kristian di Bandung, Rabu (8/4/2026).

Ahmad Hidayat, yang sebelumnya mundur dari pencalonan Ketua dan memuluskan langkah Daniel terpilih secara aklamasi, kini disebut-sebut sebagai calon kuat Sekretaris DPD. Kristian melihat posisi Ahmad memiliki dua sisi mata uang bagi Golkar Jabar.

Sisi positifnya, kedekatan Ahmad dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara Golkar dan Pemerintah Provinsi. Namun di sisi lain, hal ini berisiko memunculkan persepsi adanya pengaruh eksternal yang terlalu dominan.

“Posisi sekretaris itu sangat strategis. Ini bisa menjadi jalur komunikasi yang kuat, namun juga berpotensi menimbulkan kecurigaan internal jika Ahmad dianggap lebih membawa kepentingan di luar partai ketimbang marwah organisasi,” tuturnya.

Kristian mengingatkan bahwa ketidakmampuan dalam membangun rasa kebersamaan dalam susunan formatur dapat berdampak buruk pada peta politik menuju 2029. Pengalaman menunjukkan bahwa konflik elite di tingkat provinsi dapat dengan cepat merembet ke tingkat akar rumput.

Ia menekankan bahwa tim formatur harus mengedepankan “logika keseimbangan” daripada sekadar mengakomodasi kepentingan kubu tertentu.

“Susunan pengurus harus memperhitungkan sebaran dukungan, keterwakilan wilayah, serta peran organisasi sayap. Jangan sampai ada kubu yang merasa disisihkan, karena itu adalah benih perpecahan di masa depan,” jelas Kristian.

Lebih lanjut, Kristian menyarankan agar pembagian tugas dalam struktur baru nanti harus dibatasi dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga independensi partai.

“Formatur yang sehat bukan yang paling cepat diumumkan, melainkan yang paling adil dibagi, paling jelas pembatasan tugasnya, dan paling kuat mekanisme pengawasannya. Hal ini penting untuk mencegah munculnya konflik baru di kemudian hari,” pungkasnya.

Hingga saat ini, publik masih menanti pengumuman resmi struktur lengkap DPD Golkar Jawa Barat di bawah kepemimpinan Daniel Mutaqien untuk melihat sejauh mana “politik akomodatif” tersebut diimplementasikan.