Reses di Dapil 5, Edwin Senjaya Terima Keluhan BPJS dan PPDB

oleh -
Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Golkar Edwin Senjaya pegang mike saat reses di Dapil 5 Kota Bandung.

RADARBANDUNG.id, BANDUNG-Lakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kota Bandung, Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Edwin Senjaya menerima banyak keluhan terkait BPJS dan PPDB.

“Untuk BPJS, yang banyak dikeluhkan adalah rencana kenaikan iuran,” kata Edwin kepada wartawan, Rabu (27/11).

Edwin mengatakan, semestinya kenaikan iuran hanya diberlakukan untuk pasien kelas 1 dan 2. Sementara untuk kelas 3, Edwin menyarankan tidak ada kenaikan iuran.

“Karena saya pernah melihat sendiri, warga yang iurannya kelas 3 sangat tidak mampu. Sehingga jika ada kenaikan iuran sedikit saja, pasti akan sangat memberatkan mereka,” paparnya.

Namun di sisi lain, Edwin juga mengetahui ada tunggakan BPJS kepada rumah sakit. Sehingga Edwin mendukung jika ada kenaikan untuk pasien kelas 1 dan 2.
Di sisi lain, Edwin memberikan pelayanan bagi warga tidak mampu khusus di Dapil 5 Kota Bandung.

“Khususnya untuk warga Kecamatan Regol dan Bandung Kidul yang merupakan warga tidak mampu dan dalam keadaan darurat bisa menghubungi saya,” papar Edwin.

Edwin menyebutkan, warga bisa menghubungi nomor telepon 082129900033. Dan pihaknya akan memberikan pendampingan.

“Alhamdulillah selama ini yang kami dampingi bisa dilayani dengan baik,” katanya.

Untuk masalah pendidikan, masyarakat mengeluhkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan, siswa pintar tidak diterima di sekolah tertentu. Kalah dengan siswa yang lokasinya dekat,” paparnya.

Yang menjadi kendala adalah keberadaan sekolah tidak merata di setiap kecamatan.

“Ada beberapa wilayah yang tidak memiliki sekolah di dekatnya,” tambahnya.

Untuk itu, tahun depan Pemkot Bandung menganggarkan Rp2,2 miliar, untuk pendidikan.

“Anggaran ini digunakan untuk pembebasan lahan dan membuat ruang sekolah baru,” katanya.

Dengan begitu, semua siswa bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah.

Sementara itu, keluhan lain terkait dana PIPPK. Program yang dilaksanakan dan didanai PIPPK adalah ajuan dari lurah, bukan dari warga.

“Ada juga yang menanyakan tentang gaji guru nonformal, seperti guru ngaji dan guru PAUD,” katanya.

Beberapa hal itu adalah yang dipertanyakan di reses, selain tentu saja masalah infrastruktur. (mur/nto)