Hore…Mulai Tahun Ajaran Baru, SMA/SMK di Jabar Bebas Biaya SPP

oleh -
ilustrasi

RADARBANDUNGid, BANDUNG–Mulai tahun ajaran baru 2020, SMA dan SMK se-Jawa Barat (Jabar) gratis biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Hal itu dipastikan langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, melalui anggaran Rp1,4 triliun yang sudah disiapkan untuk 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Alhamdulillah, Rancangan APBD sudah diketok palu. Artinya bisa dimulai SPP gratis untuk SMA sederajat,” ujar gubernur yang akrab disapa Emil di Bandung, belum lama ini (28/11).

Bantuan SPP gratis nantinya, tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri. Bantuan ini juga berlaku untuk siswa yang tak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta. Sementara, untuk madrasah aliyah (MA), kata Emil bantuan akan disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag).

Kebijakan SPP gratis SMA sederajat di Jabar, sambung Emil akan direalisasikan mulai tahun ajaran baru Juli 2020. Setiap tahunnya, dialokasikan anggaran Rp1,4 triliun.

Anggaran itu berasal dari penghematan sejumlah pos anggaran. Di antaranya, dana bantuan sosial (bansos)/hibah hingga perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabar.

“Biaya perjalanan dinas Rp150 miliar kita kurangi untuk PNS, supaya keberpihakan layanan dasar di Jabar bisa hadir,” kata mantan wali kota Bandung ini.

Emil mengatakan, hampir semua pos anggaran diefisiensikan. Yang paling besar, kata dia, mengencangkan ikat pinggang atau memangkas di dana hibah dan bantuan sosial (bansos).

“Dulu hibah/bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan, sehingga bisa menemukan ruang Rp1,4 triliun pertahun untuk menggratiskan SPP,” imbuhnya.

Lantas berapa biaya SPP yang akan dibayar Pemprov Jabar setiap bulan? Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika mengatakan besaran SPP yang dibayar pemprov sekitar Rp140 ribu-Rp190 ribu per/siswa/bulan atau Rp1,4 juta-Rp1,9 juta/tahun tergantung klaster sekolahnya. “Mekanismenya, kami akan mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah,” ujar Dewi.

Bagaimana dengan sekolah negeri yang mematok biaya SPP tinggi? Misalnya beberapa SMA Negeri di Bogor yang dana sumbangan pendidikannya mencapai Rp400 ribu-Rp600 ribu per bulan.

Soal itu, Dewi menjelaskan jika ada sekolah yang biasanya memungut iuran bulanan lebih dari angka Rp140 ribu – Rp190 ribu, akan dilihat dulu kekurangannya sekolah seperti apa. “Kalau ada yang kurang akan kami evaluasi nanti,” kata dia.

Untuk SMA sederajat swasta, menurut Dewi, akan menerima bantuan pendidikan universal. Besarannya, setiap siswa akan ditambah, dari Rp500 ribu/tahun jadi Rp550 ribu/tahun, bahkan termasuk MA swasta.

Total anggaran bantuan untuk swasta dialokasikan Rp680 miliar untuk satu tahun anggaran. Dana bantuan pendidikan universal ini, akan diberikan pada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dengan jumlah siswa sekitar 1,1 juta siswa.

Di Bogor sendiri, tak kurang ada 67.714 siswa SMA sederajat negeri yang SPP-nya akan ditanggung Pemprov Jabar. Perinciannya 14.873 siswa di Kota Bogor dan 52.841 siswa asal Kabupaten Bogor.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat Wilayah I, Kabupaten Bogor Ridwan Mujani mengatakan, pihaknya masih menunggu pentunjuk pelaksana dan pentunjuk teknis (Juklak-Juknis) dari Pemprov Jawa Barat terkait penerapan kebijakan SPP gratis.

Namun menurutnya, hal utama yang harus diperhatikan oleh pemprov adalah berapa kebutuhan biaya per siswa di SMK dan SMA Negeri di Kabupaten Bogor jika langkah SPP gratis diberlakukan.

“Kita ada 11 SMK negeri dan 45 SMA Negeri. Tentu besaran iurannya ini berbeda. Menurut saya ini yang harus diketahui oleh Pemprov Jawa Barat,” ungkap Ridwan.

Tak hanya itu, Ridwan menyebut, keinginan memajukan dunia pendidikan yang begitu masif dari Pemprov Jabar juga harus dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Tidak bisa hanya semata-mata dalam menggratiskan iuran per bulan namun sarana prasarana sekolah belum memadai.

“Ini kan harus juga dibenahi. Misal untuk SMA yang memang punya fasilitas lengkap. Ada lab IPA dan bahasa atau fasilitas lainnya, tentu akan membutuhkan anggaran yang lebih karena untuk perawatan. Jadi, harus dengan catatan, kebijakan ini tidak memberatkan guru dan sekolah,” jelas Ridwan.

Namun demikian, ia mengaku sangat bersyukur dengan apa yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat dalam memajukan dunia pendidikan. “Alhamdulilah, ini langkah yang bagus. Semoga ke depan, hal ini juga bisa diterapkan untuk SMA dan SMK swasta di Jawa Barat,” kata Ridwan.

Senada diungkapkan Kepala KCD Provinsi Jawa Barat wilayah II Kota Bogor, Aang Karyana. Pihaknya juga masih menunggu juklak-juknis dari Pemprov Jabar terkait penerapan kebijakan yang akan dimulai pada Juli 2020 mendatang itu.

Dia menjelaskan, dana SPP gratis bakal digunakan untuk pembiayaan operasional SMA dan SMK yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

“Teknis pelaksanaannya secara umum mungkin sama dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Ini bedanya dari provinsi. Sedangkan dana BOS bersumber dari pemerintah pusat,” katanya.

Meski mirip-mirip BOS, program SPP gratis kata dia, tidak akan berbenturan dengan program BOS yang selama ini sudah berjalan. Adapun besaran dana BOS dari pemerintah pusat berjumlah Rp1,4 juta per siswa SMA/bulan dan Rp1,6 juta per siswa SMK/bulan.

“Dengan adanya SPP gratis. Harusnya sudah tidak ada lagi pungutan iuran dari orang tua,” beber Aang.

Sementara itu, Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Ending Bahrudin menyambut baik kebijakan SPP gratis bagi SMAN dan SMKN. Meski begitu ia juga sangat menyayangkan, jika swasta tidak mendapatkan perhatian.

“Kalau dibatasi hanya ke negeri tentu mengundang pertanyaan lagi, harusnya pemerintah berpihak juga kepada swasta,” imbuh dia.

Sambutan hangat juga diungkapkan salah seorang Wali Murid yang anaknya kini duduk di bangku SMA, Haryanti. Dia berharap kebijakan tersebut benar-benar terealisasi di tahun 2020 mendatang. Meski dia mengaku belum mengetahui soal adanya kebijakan ini.

“Kebetulan anak saya sekarang sudah kelas XII di SMAN 10, jadi tahun depan lulus. Tapi saya doakan mudah-mudahan wacananya bisa terealisasi di tahun depan,” harapnya. (dka/wil/c)