Gegara Tunggakan BPJS Kesehatan Kepada RSUD

oleh -
tunggakan bpjs
KONFERENSI PERS : Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Sarah Rosalina, memberikan keterangan pers di ruang rapat kantor cabang BPJS Cimahi, Jalan Sangkuriang, beberapa waktu lalu. FOTO : ( DOK.RADAR BANDUNG )

RADARBANDUNG.id, CIMAHI – Buntut tunggakan BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat berhujung utang. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan pengadaan obat, yang merupakan kebutuhan utama, pihak rumah sakit terpaksa berhutang hingga Rp 22 miliar ke berbagai perusahaan.

Menurut Plt Direktur Utama RSUD Cibabat, dr. Reri Marlia, pihaknya terpaksa berutang ke perusahaan penyedia obat karena BPJS Kesehatan belum melakukan pencairan klaim tunggakannya.

“Kita masih banyak utang ke pabrik obat. Utang kita sekarang posisi mencapai Rp22 miliar untuk obat-obatan, alat kesehatan, dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP),” ujar Reri saat ditemui di RSUD Cibabat, Jalan Amir Machmud, Kamis (15/8/2019).

Tak hanya berdampak pada pengadaan obat, alkes, dan PKMP saja, tunggakan BPJS juga mengakibatkan tersendatnya pencairan honor tambahan bagi para Tenaga Harian Lepas (THL) RSUD Cibabat.

“Kemarin sempat ada permasalahan jasa pelayanan untuk para tenaga kesehatan karena mereka belum mendapatkan hak. Itu dampak tunggakan BPJS,” bebernya.

Tunggakan klaim BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Kota Cimahi, sebesar Rp36 miliar yang belum dibayarkan itu untuk bulan Mei hingga Juli.

“Rincian pembayarannya mencapai Rp 9-10 miliar per bulan. Baru dibayar sampai Bulan maret 2019. Tiga bulan terakhir, Mei, Juni, sama Juli belum dibayar,” katanya.

Reri menjelaskan pihaknya masih beruntung sebab perusahaan farmasi penyedia obat, alat kesehatan, dan PMKP memberikan kelonggaran untuk pembayarannya.

“Untungnya mereka bisa pengertian, bisa ditunda pembayarannya sampai ada pembayaran dari BPJS,” katanya.

Takut pembayaran dari BPJS Kesehatan belum terealisasi dalam waktu dekat, pihaknya saat ini tengah melakukan proses pinjaman kepada BJB. Pembayaran pinjaman itu akan menjadi tanggung jawab dari BPJS Kesehatan.

“Lagi proses sekarang dengan BJB-BPJS Kesehatan melakukan pertemuan agar cepat cair pinjaman,” katanya.

Meski pembayaran dari BPJS Kesehatan tersendat, pihaknya menjamin pelayanan terhadap pasien akan tetap maksimal. Tidak ada pembedaan pelayanan antara yang menggunakan BPJS, Jamkesda, maupun pasien umum.

“Pelayanan masIh berjalan dengan baik, lancar,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Ilman Muttaqien menjelaskan bahwa secara nasional BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit anggaran, sehingga kendala pembayaran klaim ke RS merupakan problem nasional yang terjadi di seluruh RS.

Terkait persoalan RSUD Cibabat, ia belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh lantaran harus mengecek data dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pimpinannya.

“Terkait hal tersebut, saya akan cek dan komunikasikan dulu dengan pimpinan,” ujarnya.

(dan)