PT PSBI Bongkar Rumah Seenaknya

oleh -
Alat berat merobohkan rumah saat eksekusi rumah warga untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), di Kampung Neglajaya, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (24/2/2020).

RADARBANDUNG.id, PADALARANG – Proses Eksekusi rumah warga di kawasan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), berlangsung dramatis. Lokasi pembongkaran lima rumah tersebut berada di Kampung Neglajaya RT02/RW12, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang.

PT PSBI selaku pihak yang melakukan pembebasan tanah, diteriaki warga yang menolak rumahnya dibongkar. Dalam hal ini, warga merasa dianiaya haknya, lantaran tidak dilibatkan dalam proses negosiasi harga.

Salah satu warga setempat pemilik bangunan, Sumarna (50) mengatakan, seharusnya sebelum eksekusi dilakukan oleh pihak terkait, warga terdampak proyek KCJB terlebih dahulu diajak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan tentang harga. Namun, pada faktanya eksekusi Paksa tersebut tetap dilakukan tanpa menggubris keinginan warga.

“Saya tidak pernah berperkara di pengadilan, kok tiba-tiba ada eksekusi. Surat-surat (kepemilikan) masih ada di saya,”kata Sumarna saat ditemui Radar Bandung di lokasi, Senin (24/2/2020).

Ia menjelaskan, pihak PT PSBI tidak memberikan ruang bagi warga untuk melakukan negosiasi harga lahan yang terdampak oleh proyek nasional tersebut. Bahkan Sumarna menyebut, beberapa kali mengajukan pertemuan dengan pihak PT PSBI tak kunjung terlaksana lantaran selalu menghindar.

“Keinginan saya ada kesepakatan, masa dibeli dengan harga yang ditentukan oleh sepihak. Contohnya misalkan harga mobil Rp500 juta, dibeli Rp100 juta terus uangnya dititip di pengadilan,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap, ada kenaikan harga dari yang ditetapkan berdasarkan penetapan konsinyasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung saat ini. Pasalnya, keputusan tersebut tidak mengakomodir keinginan warga dan terkesan dipaksakan.

“Ganti rugi belum saya ambil, katanya Rp2,5 miliar tapi saya ingin lebih dari itu. Karena harga tersebut pada tahun 2017, selanjutnya kan ini diputuskannya secara sepihak,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Agi Taufik (24), ia mengatakan, warga pun sempat ingin melakukan pertemuan dengan pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), PT PSBI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KBB, namun rencana tersebut tidak dapat terealisasi.

“Kalau ada sanggahan kami direkomendasikan bertemu dengan pihak terkait tapi kami hanya berhasil ditemui oleh pihak BPN,”katanya.

Ia menyebut, sanggahan yang dilakukan warga sejak tahun 2018 lalu tersebut tidak pernah digubris. Bahkan musyawarah  dengan warga terkait pembahasan harga ganti lahan tidak pernah dilakukan hingga proses eksekusi Paksa dilaksanakan.

“Sanggahan yang kami lakukan atas rekomendasi mereka, tapi jawaban yang kami terima adalah eksekusi paksa,” katanya.

Sementara itu, Panitera PN Bale Bandung, Denry Purnama mengatakan, proses pengadaan lahan di kampung Neglajaya, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang  untuk proyek KCJB telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, proses eksekusi tetap dilaksanakan.

“Prosesnya sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan sekarang baru terlaksana permohonan eksekusi. Ini termasuk salah satu eksekusi di lima objek lokasi yang sebenarnya kita laksanakan juga di desa Sukatani,”katanya

Ia menyebut, dana pembelian lahan sudah dititipkan di pengadilan dengan sistem konsinyasi sesuai ketentuan Perma nomer 32 tahun 2016. Selain itu, proses  penawaran, berita acara penawaran, serta penitipan uang dan penetapan eksekusi sudah sesuai ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung dalam Perma nomer 3 tahun 2016.

“Uangnya sudah ada di kita, mereka tinggal mengambil uang dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan administrasi yang ada dan harus dipenuhi,” katanya.

(kro/c)