Lingkar Padalarang Akan Dibangun Tahun 2020

oleh -
akan
LANCAR: Petugas dari kepolisian sedang mengatur lalu lintas di simpang empat Padalarang, belum lama ini. ( Foto : MOCH HABIBI/RADAR BANDUNG )

RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berencana akan membangun jalan lingkar Padalarang pada tahun 2020 mendatang. Jalan tersebut nantinya akan membentang sepanjang 11 kilometer dengan lebar sekitar 10 meter.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, pembangunan lingkar Padalarang sudah digagas pada masa pemerintahan bupati sebelumnya, Abubakar. Namun hingga kini belum terwujud.

“Lingkar Padalarang dari Desa Jayamekar membentang sampai Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat. Sebagian lahan sudah ada yang dibebaskan.Target saya, tahun depan sudah mulai masuk ke pengerjaan fisik,” ungkap Bupati Umbara, Rabu (17/7/2019).

Keberadaan Lingkar Padalarang sebagai solusi pemecahan kemacetan di Jalan Raya Padalarang. Persoalan selama ini, pemerintah kesulitan untuk mengurai kemacetan karena di wilayah Padalarang terkendala keterbatasan jalur alternatif.

“Jalan Raya Padalarang kerap dilanda kemacetan. Berbagai upaya pengaturan jalan dalam mengurai kemacetan sudah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dan Polres Cimahi namun belum mampu menuntaskan persoalan ini,” ungkapnya

Oleh karena itu, lanjutnya, solusi untuk menuntaskan kemacetan dengan membangun jalan lingkar Padalarang.  Nantinya, kendaraan yang berasal dari arah barat (Cimahi, Kota Bandung)  menuju  Cianjur masuk jalan lingkar.

Sementara dari timur (Cianjur) menuju Bandung tetap melewati jalan eksisting sekarang. Dengan demikian tidak akan terjadi bersinggungan arus kendaraan.

Bupati mengungkapkan, pada masa pemerintahannya ada tiga ruas jalan baru yang menjadi prioritas. Tiga ruas jalan itu adalah, Cikalongwetan-Cisarua, pembangunan lingkar Padalarang dan ruas Jalan Saguling-Curug Malela (Kecamatan Rongga). Pembukaan akses jalan bakal mendorong tumbuhnya simpul-simpul ekonomi baru.  “Juga akan mempercepat aktivitas warga dalam menjalankan kegiatan ekonomi,” pungkasnya.

(bie)