Seluruh Pekerja Formal, Informal dan Pegawai Pemda Non ASN di Kab. Bandung Wajib Ikut BPJS Ketenegakerjaan

oleh -
Kuswahyudi Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan bersama Bupati Bandung, Dadang M Naser usai penandatanganan MoU.

RADARBANDUNG.id, SOREANG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung mengadakan penandatanganan Mou/Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung, yang meruapakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor  57 tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Kuswahyudi selaku Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada hakekatnya merupakan program Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang, sekaligus merupakan perlindungan dasar untuk pemberi kerja dan pekerja sendiri dalam menghadapi risiko-risiko sosial ekonomi seperti risiko kecelakaan kerja, cacat, hari tua, meninggal dunia atau PHK yang berakibat kepada terputusnya atau hilangnya penghasilan pekerja.

“BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung atas dukungan dan kerja sama yang baik dalam hal pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan terjalinnya kesepakatan bersama/Mou ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bandung dan dapat bekerja sama untuk menegakkan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan demi kesejahteraan pekerja yang lebih baik,” katanya, Rabu (7/8/2019).

Jumlah Pekerja di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 1,575,661 orang, dimana 56,82% merupakan Pekerja sektor formal sedangkan sisanya merupakan Pekerja sektor informal.

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bandung juga telah membayarkan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 4,531,301,494 untuk 659 kasus, Klaim Jaminan Kematian sebesar 2,988,000,000 untuk 109 kasus, Klaim Jaminan Hari Tua sebesar 126,784,591,770 untuk 14,158 kasus dan Klaim Jaminan Pensiun sebesar  444,290,721 untuk 569 kasus sampai dengan bulan Juli 2019.

Dalam Sambutanya Bupati Bandung, Dadang Naser mengatakan, jika Presiden membangun Indonesia dari pinggiran, kami membangun dari desa. Bagaimana desa-desa kami dapat berdaya dan memiliki produk unggulan. Tentu BPJS Ketenagakerjaan harus masuk ke sektor informal untuk menjamin kesejahteraan di kampung-kampung kami. Kami punya kampung lukis, kampung jeans, kampung gamis dan lainnya. Disana banyak pekerja sektor informal yang harus dijamin juga kesejahteraan dan keselamatan kerjanya.

“Hal tersebut dapat mendorong keberhasilan salah satu misi pembangunan yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga dalam mendukung program Bandung 1000 Kampung. “Selain para pegiat UMKM, kami juga mengimbau kepada semua kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kepala desa , Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , Kepala BUMD yang ada di wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang mempekerjakan pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN), wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.

Alpian S.E., M.M.  Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Lodaya menambahkan sangat mengapresiasi dukungan luar biasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memberikan perlindangan jaminan sosial.

”Kami akan berusaha semaksimal mungkin pada sektor formal dan informal agar Pekerja Perusahaan, Pegawai Pemerintah Non ASN, Kampung-kampung usaha dan seluruh desa di Kabupaten Bandung dapat terlindungi kersejahteraan dan keselamatan kerjanya,” pungkasnya.

(sol/radarbandung.id)