Taspen Harus Bersinergi Dengan BPJS

oleh -
KUNJUNGAN: Benyamin Davnie Wakil Walikota Tangsel, Agus Susanto Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan Airin Rachmi Diany Walikota Tangsel, saat berkunjung ke ICU Rumah Sakit OMNI Tangerang Selatan. (DOK)

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pekerja non Aparatur Sipil Negara (ASN), seharusnya hanya dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. PP tersebut merupakan implementasi dari isi UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja Soeprayitno menuturkan, berdasarkan UU SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Taspen tidak termasuk dalam badan yang menyelenggarakan jaminan sosial.

Artinya, yang berhak untuk menyelenggarakan jaminan sosial berupa jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi ASN dan non-ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan.

“PT Taspen mengklaim bahwa (dia) adalah BPJS untuk ASN, tapi di UU SJSN maupun BPJS, PT Taspen sendiri harus terintegrasi dengan BPJS. Artinya jika PP itu terbit maka konsiderannya harus disesuaikan dengan UU SJSN dan UU BPJS dimana sebenaranya (Taspen) itu tidak ada, harus terintegrasi dengan BPJS,” ujar Soeprayitno kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

Soeprayitno menjelaskan, jika PT Taspen ingin mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan untuk ASN, PPPK serta pekerja non ASN, prosesnya menjadi lebih rumit karena harus mengamandemen UU BPJS.

“Harusnya aturan yang diterbitkan diselaraskan dengan UU yang ada yakni UU SJSN dan UU BPJS,” tegasnya.

Soeprayitno menyarankan, agar tidak terjadi polemik antara PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, sejatinya dua institusi ini bisa berdialog untuk menemukan solusi terhadap jaminan sosial bagi ASN dan non-ASN.

Pasalnya, jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah komprehensif ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

“UU BPJS harus jadi acuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Harus diselaraskan aturannya. Kalau tidak mau ya Undang-undangnya direvisi atau dikeluarkan Perpu,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Menurut dia, seharusnya tidak ada lagi polemik terkait pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, karena jika mengacu kepada UU SJSN seharusnya pelaksanaan jaminan sosial PPPK dan honorer dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih jauh Timboel menilai ada dampak positif jika melihat sisi pembiayaan ASN bergabung BPJS Ketenagakerjaan artinya akan membantu APBN.

“Jika PP 66/2017 di pasal 30 bilang iuran JKM naik 0,72 persen (dari gaji pokok) sebelumnya 0,3 persen naik ke 0,72 jadi iuran segitu, sementara JKK tetap. Poinnya kalau 0,72 dibanding 0,3 PPPK dan sebagainya dibayar bisa lebih mahal. Kalau dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan ada kelebihan 0,42. Saya sudah hitung PNS dengan kelebihan 0,42 persen nilainya sampai Rp 1,2 triliun. Jadi ada inefisiensi segitu. PPPK honorer dan sebagainya kalau diberlakukan juga akan jadi defisit lagi ini rugikan APBN,” paparnya.

Selain itu, lanjut Timboel, PT Taspen sendiri bukan lembaga nirlaba seperti prinsip SJSN yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimana BPJS memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan.

“Saya melihat pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan ASN lebih tepat dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, selain menjalankan prinsip gotong royong juga mampu memberikan pelayanan lebih. Lagi pula kenapa JKM dan JKK harus dipisah pisah,” kata Timboel.

Terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan, seluruh pekerja sangat penting mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu contohnya, kecelakaan yang dialami salah seorang pekerja non ASN Dinas Pemadam Kebakaran, Kota Tangerang Selatan yang bernama Donny Saputra Listi. Mobil yang ditumpangi Donny terbalik.

Akibatnya Donny mengalami pendarahan di otak dan harus dilakukan tindakan operasi bedah kepala.

“Beliau (Donny) merupakan pekerja Non ASN yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja sudah menjadi tanggung jawab kami, dan kami akan memberikan pelayanan yang optimal sampai pekerja sembuh, tanpa batasan biaya,” ungkap Agus saat ditemui di sela peninjauan pasien kecelakaan kerja di RS OMNI Alam Sutera, Tangerang, Rabu (6/2/2019).

Agus menjelaskan, yang dimaksud seluruh pekerja adalah orang yang mendapatkan penghasilan, baik yang menerima upah ataupun bukan penerima upah, pekerja formal ataupun informal, Non ASN, hingga buruh harian lepas, wajib berdasarkan undang-undang untuk memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Hingga akhir Desember 2018, jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja, dimana 1,5 juta pekerja di antaranya merupakan pegawai non ASN,” imbuh Agus.

Agus menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan sendiri terus berupaya meningkatkan manfaat JKK dan beasiswa yang akan segera disahkan pemerintah dalam waktu dekat.

Program itu sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan menyeluruh untuk seluruh pekerja di Indonesia.

“Kami berharap seluruh pekerja dapat merasakan manfaat maksimal sebagai bentuk perwujudan hadirnya negara dalam menjamin masa depan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat pekerja,” pungkasnya.

** Asep Rahmat Hidayat