RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan terkait upayanya mengembangkan program pasar rakyat “Pasar Juara” dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI 2020. Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum hadir mewakili Gubernur Jawab Ridwan Kamil menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Uu mengatakan, program Pasar Juara adalah salah satu upaya menguatkan perekonomian rakyat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Pasar rakyat ini sebuah mekanisme yang sangat kuat dan melibatkan masyarakat banyak. Berbeda dengan pasar yang sifatnya retail. Oleh karena itu, Pemprov Jabar terus berkomitmen untuk memberikan perhatian penuh kepada pasar tradisional,” ungkap Uu, kemarin.
Selain itu, Uu juga menuturkan, pasar rakyat tradisional memiliki efek domino. Kuatnya pasar tradisional berbanding lurus dengan kuatnya ekonomi rakyat.
“Kedua, pasar rakyat ada di daerah, ada di pedesaan, jadi ekonomi Jabar akan semakin merata. Ketiga, dengan belanja di pasar rakyat, (perputaran) uang akan beberapa kali dipakai transaksi oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Jabar, M. Arifin Soedjayana mengatakan, program prioritas Pasar Juara salah satunya dilaksanakan melalui revitalisasi fisik pasar rakyat. Tahun ini, ditargetkan sebanyak 16 pasar pasar akan direvitalisasi.
“Untuk 2019, ada tujuh pasar di enam kabupaten/kota yang kami revitalisasi. Tahun ini, ada (revitalisasi) 16 pasar di 14 kabupaten/kota. Sementara di 2021 kami anggarkan (revitalisasi) untuk 10 pasar. Semua berasal dari APBD,” kata Arifin.
“Di luar itu, setiap tahunnya itu juga ada revitalisasi pasar yang berasal dari dana pusat. Kami sinergikan semua sehingga program Pasar Juara ini bisa lebih berhasil,” tambahnya.
Arifin mengatakan, revitalisasi dalam program Pasar Juara juga bertujuan mendorong perkembangan pasar sehingga jumlah pasar dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Jabar bisa bertambah. Saat ini, pasar ber-SNI di Jabar baru terdapat di dua lokasi, yakni Kota Cirebon dan Kota Depok.
“Harapannya, minimal di akhir kepemimpinan (Ridwan Kamil-Uu) pada 2024 masing-masing kabupaten/kota punya (satu) pasar SNI,” pungkasnya.
(arh/bbs)
