Pemprov Jabar Matangkan PPDB 2019

oleh -
ppdb
DAFTAR: Sejumlah orang tua siswa saat mendaftarakan anaknya melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (IST)

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mematangkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Hal itu bertujuan untuk menjungjung keadilan dan sesuai aturan. Prosedurnya akan segera diumumkan dalam satu pekan ke depan.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan segera mensosialisasikan dan melalukan proses pendaftaran. Dimana mengacu kepada aturan baru yang didasari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

“Kita mengikuti edaran zonasi 90 persen yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan,” ujar Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (22/4/2019).

Tentunya, lanjut Ridwan Kamil, pihaknya akan mengimplementasikan sistem zonasi tersebut dengan terjemahan lokal yang memang tidak sama di seluruh Indonesia. Misalnya saja, dalam menghitung jarak.

“Karena kompleksitasnya sangat mendetail teknisnya maka saya titip Pak Sekda (Iwa Karniwa) karena dalam PPDB ini ada inspektorat, BKD, macam-macam karena tidak menjadi domain hanya Disdik saja,” katanya.

Sementara itu, Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa menuturkan, pihaknya akan melakukan pendalaman dan menugaskan Kadisdik Jabar untuk mematangkan aturan. Selain itu, pihaknya ingin pelaksanaan PPDB tersebut dapat memuaskan semua pihak.

“Kita akan Berupaya semaksimal mungkin untuk mendekati keadilan. Oleh karena itu saya sudah menugaskan Kadisdik untuk membuat rekapitulasi berbagai simulasi untuk selanjutnya besok (Selasa) jam 8 (pagi) kita simulasikan,” ujar Iwa.

Pihaknya sedang menginventarisir dari total daya tampung SMP dan SMA Negri maupun Swasta. Setelah itu akan dilakukan simulasi dengan mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi prinsipnya kita akan mencoba mendekati keadilan dan akan segera kita informasikan,” ucapnya.

Untuk sosialisasi, selain melalui media cetak maupun elektronik, pihaknya akan datang secara langsung melalui setiap cabang dinas pendidikan. Khususnya kepada peserta didik SMP kelas 9 guna mendapatkan informasi yang lebih utuh yang dapat disampaikan kepada orang tua siswa.

“Insya Allah Disdik sudah kita tugaskan melakukan evaluasi terhadap aturan yang lama. Diikuti dengan aturan yang baru setelah itu kita akan plenokan, akan ada satu keputusan terkait PPDB ini selanjutnya akan kita sosialisasikan. Kita akan langsung ke SMP khususnya ke kelas 9,” paparnya.

Aturan PPDB, menurut Iwa adalah masalah krusial yang harus digodok agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan optimal. Pihaknya ingin memastikan agar prosesnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendekati keadilan.

Iwa menambahkan, untuk mewujudkan itu tentu basis data yang menjadi patokan. Karena itu perlu didorong, bukan hanya basis data yang terkait denga siswa saja tapi juga basis data yang terkait dengan zonasi.

“Karena zonasi juga harus dipetakan lebih jauh. Apakah kecamatan atau perbatasan kecamatan harus seperti apa. Ini juga masih dalam kajian,” pungkasnya.

(arh/net)