Pemprov Jabar Siapkan Santunan Rp50 Juta

oleh -
santunan
DISTRIBUSI: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cicendo, melakukan pengecekan distribusi logistik kotak suara pemilu 2019 di Wisma Penka KAI, Kabon Kawung, Kota Bandung, Selasa (16/4/2019). (foto: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG )

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan santunan sebesar Rp50 juta kepada keluarga petugas Pemilu yang meninggal dunia. Perintah khusus pun diberikan kepada Pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi petugas Pemilu yang bekerja merekapitulasi suara.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pendataan petugas Pemilu yang meninggal dunia harus dilakukan secepat mungkin. Pasalnya, teknis pengiriman santunan dilakukan melalui proses transfer ke nomer rekening.

Dari data total yang diterima, petugas dari kalangan sipil dan petugas keamanan yang meninggal dunia sebanyak 49 orang. Penyebabnya berhubungan dengan kegiatan pemilu serta faktor berbagai jenis penyakit dan usia.

“Yang pertama, kita memberikan penghargaan bagi mereka yang kita sebut pahlawan demokrasi ini santunan Rp50 juta. Keputusannya baru, tentu proses by name by address-nya tidak secepat yang kita bayangkan,” katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (23/4/2019).

“Saya minta jangan dilama-lamain. Nanti kami transfer, setelah data nomer rekening masuk dan data (keluarga petugas yang meninggal) terverifikasi,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Emil ini pun sudah memerintahkan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk menyiapkan layanan kesehatan bagi petugas Pemilu yang masih bekerja. Ia tidak ingin ada lagi petugas Pemilu yang meninggal dunia karena pekerjaan mengawal hasil Pemilu.

“Proses pemilu ini belum selesai. Mungkin emosinya belum stabil dan fisiknya melemah. Sampai minggu ketiga Mei kan masih berlangsung, jangan ada lagi berita tambahan yang meninggal dunia,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Emil meminta penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi, terutama terkait tugas teknis dalam menyelenggarakan proses demokrasi. Sehingga, tidak ada lagi nyawa manusia melayang karena pekerjaan yang terlalu berat.

“(Peristiwa) ini buah dari keputusan yang tidak dihitung secara maksimal. Evaluasi apapun pilihannya jangan sampai mengorbankan nyawa. Keputusan ini kan hasil dari keputusan semua (unsur pemerintah),” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok mengakui, peristiwa ini adalah kondisi luar biasa dari perspektif yang tidak baik. Pihaknya berjanji akan melibatkan bawaslu untuk melakukan evaluasi pemilu serentak ini.

Di samping itu, ia mengapresiasi adanya perintah dari Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah kabupaten dan kota untuk melibatkan petugas medis di proses tahapan yang ada di kecamatan. Apalagi, ia sudah mendapat laporan ada beberapa petugas yang kondisi kesehatannya mulai terganggu.

“Jangan sampai peristiwa ini terulang saat proses rekap di kecamatan. Apalagi, durasinya (pekerjaannya) panjang. Satu hari memakan waktu 10 jam dan bisa berjalan satu minggu,” ucapnya.

Rifqi mengakui jika dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini pihaknya tidak mempersiapkan petugas kesehatan, malah fokus pada pengamanan. Ia beralasan, tidak ada yang memprediksi adanya peristiwa petugas yang meninggal dunia.
Hanya saja, para petigas yang dilibatkan dalam pekerjaan sudah melalui tes kesehatan.

“Sudah ada keterangan surat sehat,” pungkasnya.

(azs)