Polisi Dalami Kasus Tambang Ilegal di Kabupaten Bogor

oleh -
ilegal
SEGEL: Aparat gabungan menyegel sebuah alat berat yang digunakan untuk operasional penambangan ilegal di Kabupaten Bogor. ( IST )

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat ungkap dugaan izin pertambangan ilegal di tiga titik di Kabupaten Bogor. Oknum yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum itu dilakukan oleh perseorangan hingga Perseroan Terbatas (PT).

Terduga yang melakukan pertambangan ilegal tersebut yakni, Ucup dan Robin Sitorus. Sedangkan dari pihak swasta yang terlibat adalah PT. Duta Raya Dinametro milik Berton Siagian.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, untuk kedua terduga perseorangan telah terbukti melakukan penambangan di lahan milik orang lain dan milik sendiri tanpa melakukan proses perijinan alias ilegal.

“Tersangka bermasalah pada lahan milik sendiri ataupun juga ada yang milik orang lain tanpa memiliki izin usaha pertambangan,” kata Truno di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Rabu (17/7).

Truno mengatakan, saat ini proses hukum sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Menurutnya, para pelaku mulai melakukan aktivitas penambangan sejak tanggal 16 Juni lalu.

Lebih lanjut, Truno menjelaskan, semua hasil pertambangan dikirim ke wilayah Cileungsi dan Tangerang untuk proyek pembangunan perumahan dan jalan tol. Saat ini kasus tersebut, dikatakan dia, masih didalami Polda Jawa Barat.

“Direktorat Reskrimsus akan mendalami terhadap tiga nama tadi yang memang bertanggung jawab terhadap pengelolaan. Statusnya masih dalam proses penyidikan,”ungkapnya.

Ditempat sama, Wadirkrimsus Polda Jawa Barat, AKBP Hari Brata mengatakan, Polda Jawa Barat telah melakukan penyidikan dan mengamankan sejumlah barang bukti, yakni, empat alat berat berupa excavator dan dua kendaraan dumtruck.

“Sudah kita tangani dan ada empat alat berat dan dua kendaraan diangkut dari tiga TKP oleh Polda Jawa Barat,” ujar Hari.

Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba Pasal 67 dan ternacam hukuman sebagaimana tertera dalam Pasal 158 dengan pidana penjara minimal 10 tahun dan denda 10 miliar.

(azs)