Gerakan Azzan Serentak Tuai Sorotan

oleh -
gerakan

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat sorot ihwal kebijakan Pemkot Bandung dan dengan Badan Hisab Rukyat (BHR) Kota Bandung terkait rencana gerakan azan serentak. Rencana tersebut sejatinya harus dikaji mendalam lantaran ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan.

Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei mengatakan, gerakan azan serentak perlu dikaji lantaran beberapa waktu azan untuk wilayah di Kota Bandung berbeda-beda. Artinya, tidak bisa waktunya dilakukan secara serentak.

“Ketepatan waktu, detik dan menit untuk azan di beberapa wilayah di Kota Bandung memang beda-beda,” ujar Rachmat saat ditemui di kantornya, Jalan Riau, Kota Bandung, Kamis (19/9/2019).

Rachmat mencontohkan, waktu azan di wilayah Bandung Timur, berbeda dengan wilayah Bandung bagian barat. Sehingga tidak akan bisa jika disertakan dalam waktu yang sama.

“Pelaksanaan azan di Kota Bandung ada selisih waktu, seperti area Bandung timur, berbeda dengan bagian barat. Matahari terus berjalan tidak diam,” jelasnya.

Meski begitu, Rachmat menyebut, jika gerakan adzan serentak untuk kepentingan syiar agama pihaknya tidak mempersalahkan. Terpenting kata dia, harus ada relugasi yang lebih jelas.

“Jika tujuannya untuk syiar agama, misalnya masyarakat jadi sholat tepat waktu tidak apa-apa,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah bekerja sama dengan Badan Hisab Rukyat (BHR) Kota Bandung mencanangkan Gerakan Azan serentak di seluruh masjid Kota Bandung. Gerakan ini diserukan karena masih banyak masjid yang mengumandangkan azan berdasarkan waktu yang kurang akurat.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan (Kesra) Kota Bandung, Bambang Sukardi menyampaikan, berdasarkan survei BHR Kota Bandung, banyak masjid yang memiliki penunjuk waktu yang tidak akurat. Bahkan, ada banyak jam digital masjid yang sudah lama tidak dikalibrasi sehingga waktunya tidak sesuai dengan standar Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).

Oleh karena itu, gerakan ini diluncurkan untuk mendorong semua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) agar merujuk pada waktu yang sudah distandardisasi Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Dengan begitu, azan bisa dilakukan secara serentak.

(azs)