Bantuan Iuran BPJS, Operasi Pasar Murah, hingga Perbaikan Rutilahu

oleh -
Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum menghadiri sekaligus Memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tingkat Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Barat Tahun 2018. (FOTO: Pipin/HumasJabar)

RADARBANDUNG.ID, BANDUNG — Tak bisa dimungkiri, kemiskinan merupakan sumber dari berbagai masalah sosial, ekonomi, hingga pendidikan.

Untuk itu, pengentasan kemiskinan ikut menjadi isu strategis dan fokus utama Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) dalam membangun provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jabar Tahun 2019 di éL Hotel Royale Kota Bandung, Kamis (31/10/19), kepala daerah kabupaten/kota se-Jabar berdiskusi mengenai upaya yang telah dilakukan dan menerima masukan untuk langkah berikutnya.

Menurut Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang sekaligus Ketua TKPD Provinsi Jabar, Pemdaprov Jabar sangat terbuka terhadap harapan, aspirasi, dan masukan dari 27 bupati/wali kota, untuk membuat keputusan yang tepat bagi hampir 50 juta penduduknya.

“Kegiatan ini (rakor TKPKD) sebagai bentuk bagian dari upaya kita dalam mengentaskan kemiskinan. Meski dalam beberapa indikator Jabar sudah mengalami kemajuan terutama dalam penurunan upaya kemiskinan,” ucap Uu saat memberikan sambutan juga membuka acara.

Dalam pidatonya, Uu berujar bahwa angka kemiskinan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai angka 6,91 persen atau sekira 3,4 juta jiwa, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tahun 2018 yang mencapai 7,45 persen atau sekira 3,61 juta jiwa.