Singgung Nabi Muhammad dan Bung Karno, PPP: Sukmawati Lukai Perasaan Umat Islam

oleh -
Sukmawati Soekarnoputri

RADARBANDUNG.id, JAKARTA-Sukmawati Soekarnoputri kembali membuat kontroversi. Hal itu karena membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad ‎Baidowi mengatakan, pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno bisa melukai perasaan umat Islam.

Menurut Awiek -sapaan akrab Baidowi- tidak sepatutnya Sukmawati menyampaikan hal tersebut. Selain tempat dan waktunya tidak pas. Hal ini juga berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama.

“Selain melukai perasaan umat, Ii?ni juga berpotensi menggangu stabilitas sosial yangg baru saja pulih akibat Pilpres 2019,” katanya.

‎Oleh sebab itu, untuk menyejukkan keadaan, sebaiknya Sukmawati segera memberikan keterangan ke publik. Khususnya meminta maaf kepada umat Islam yang kecewa dengan pernyataan Sukmawati tersebut.

“Jadi menjelaskan secara jernih, dan meminta maaf kepada umat Islam,” urainya.

Lebih lanjut, Awiek melanjutkan, aparat kepolisian agar bersikap profesional dan profesional menangani persoalan ini. Sehingga nantinya tidak menimbulkan polemik yang baru di tengah masyarakat.

Seperti diketahui, putri Soekarno tersebut dilaporkan oleh Koordinator Bela Islam (Korlabi) karena dianggap menistakan agama dalam sebuah forum yang videonya beredar di media sosial.

Dalam video itu, Sukmawati tampak bertanya kepada para penonton soal Pancasila dan Alquran serta pertanyaan membandingkan Soekarno dan Nabi Muhammad SAW.

“Mana yang lebih bagus Pancasila sama Alquran? Gitu kan. Sekarang saya mau tanya ini semua, yang berjuang di abad 20 itu nabi yang mulia Muhammad, apa Insinyur Sukarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau menjawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini. Terima kasih silahkan duduk,” ucap Sukmawati dalam video itu.

Adapun, laporan Korlabi tersebut pun tertuang dalam nomor LP/7393/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 15 November 2019. Adapun pasal yang disangkakan dengan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. (JPG)