Jabar Bebas Caleg Eks Koruptor

oleh -
Ilustrasi

Menanggapi itu, Wakil Ketua Korbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pemilihan Caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar kewenangan DPP. Sehingga DPP sejak awal sudah terganjal untuk mengontrol satu per satu.

“Kami juga tidak tahu kenapa bisa begitu, karena itu kan tingkatannya di bawah, kami di DPP kan hanya mengatur untuk tingkat DPR RI. Dan terbukti tidak ada sama sekali (Caleg mantan koruptor, Red),” kata Bamsoet di komplek DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2019).

Bamsoet mengatakan, di partai Golkar sendiri selalu menjunjung tinggi hak dasar warga negara. Sehingga apabila tidak ada putusan pengadilan, maka dipilih dan memilih merupakan hak setiap warga negara, tidak boleh dilarang.

Lebih lanjut, Ketua DPR itu pun mengaku tidak khawatir fenomena ini akan berpengaruh kepada elektabilitas partai. Dia percaya rakyat sudah cerdas dalam menentukan pilihan calon wakil rakyatnya.

“Percayalah kita rakyat sudah cerdas, mereka akan mencari tahu sendiri tokoh-tokoh yang akan dipilih dan atau dia putuskan menjadi wakil daerahnya. Jadi nggak perlu khawatir,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, dengan Golkar tidak merasa dirugikan setelah dinobatkan sebagai partai yang paling banyak mencalonkan Caleg mantan koruptor. Mengingat hak dasar seseorang untuk dipilih dan memilih tidak bisa dihalang-halangi.

“Tidak (merasa dirugikan, Red), karena Golkar selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, itulah hak warga negara, hak yang paling dasar untuk dipilih dan memilih. Apakah rakyat akan memilih, kita persilakan kepada masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Bamsoet mendorong agar KPU juga melakukan kajian atas efektivitas dari program yang dijalankannya itu. Sehingga harus linear dengan tujuam akhir dari program tersebut.

“Saya juga minta KPU evaluasi sejauh mana efektivitas mengungumkan nama-nama itu, memajang foto itu dengan tujuan yang akan dicapai,” pungkasnya.

 

(byu/c4/oni)