Ketua DPRD Kota Bandung Soroti Rencana Kenaikan BPJS Kesehatan

oleh -
ilustrasi

RADARBANDUNG.id, BANDUNG–Ketua DPRD Sementara Kota Bandung, Yudi Cahyadi menyoroti rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan yang akan diberlakukan 2020 mendatang.

“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat, dan dari aspirasi tersebut menolak rencana kenaikan tersebut,” ujar Yudi kepada wartawan Kamis (5/9).

Yudi menilai penolakan dari masyarakat ini merupakan hal yang wajar, karena itu hak mereka. Untuk itu, Yudi meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali dan mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Karena hal ini tentunya akan membebani jutaan masyarakat ekonomi lemah, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan daya beli masyarakat yang semakin menurun,” papar Yudi.

Yudi pun meminta pemerintah mencari solusi sumber anggaran lain untuk menutup defisit APBN untuk alokasi BPJS Kesehatan ini.

“Jangan karena BPJS Kesehatan defisit, langsung membebankan kembali ke masyarakat dengan menaikan iuran,” kata Yudi.

Menurut Yudi, pemerintah bisa mencari sumber anggaran lain. misalnya melakukan realokasi anggaran dengan menambah anggaran subsidi dan mengurangi pos belanja lainnya.

“Seharusnya pemerintah pusat memikirkan beberapa cara untuk menutupi defisit anggaran. Bisa dengan upaya meningkatkan sektor pendapatan, misalnya dengan meningkatkan sektor pajak dari kelas menengah-atas yang selama ini justru sering mendapatkan insentif pajak atau dengan skema anggaran lainnya,” tuturnya.

Terlebih, sambung Yudi, pemerintah pusat pernah berjanji akan mencari sumber anggaran lain untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan ini, tanpa harus membebani rakyat.
Menanggapi hal ini, Yudi mengaku prihatin dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat yang dengan mudahnya melakukan skema pinjaman utang luar negeri.

“Mengingat, besarnya ratusan bahkan ribuan triliun, untuk kepentingan infrastruktur yang kemanfaatannya hanya dinikmati sebagian masyarakat kelas menengah-atas,” terangnya.

Sementara untuk mencari anggaran sekitar Rp 39,5 triliun yang menjadi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat kecil yang berjumlah 223,3 juta jiwa kepesertaan BPJS Kesehatan, pemerintah seolah malas berfikir dan berinovasi mencari sumber anggaran lain.

“Menurut saya, ini merupakan cara pintas yang diambil pemerintah pusat, yang sangat membebani masyarakat,” katanya.

Apalagi saat ini banyak peserta BPJS Kesehatan yang mengeluhkan dan tidak mendapatkan haknya karena pengelolaan dan pelayanan yang masih carut marut.

“Saya fikir pemerintah pusat harus meningkatkan sense of crisis (kepekaan) dan sense of responsibility (tanggungjawab) terhadap rakyatnya, sehingga tidak keliru dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya. (mur)