Partai Pengusung Sepakat Ridwan Kamil di Interpelasi

oleh -

Sementara itu, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jangan menganggap langkah interpelasi dewan merupakan bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur.

“Interpelasi itu kan sesuatu yang biasa – biasa saja, bukan sesuatu yang harus dibuat momok atau menggambarkan ketidak akuran atau hal destruktif yah, interpelasi itu hak bertanya, kita mau nanya duduk perkara dan tolong jelaskan,” imbuhnya.

Interpelasi diperlukan dengan tujuan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis.

“Ini hal biasa dalam berdemokrasi, nggak perlu ada tanggapan heboh, terus bukan menunjukan dewan menghalau atau sedang merusak Pak Gubernur dan sebagainya,”

Abdul menilai, perjalanan satu tahun roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan.

“Jadi, kita melihat ada bebebrapa hal yang harus disamalan persepsi, jadi dalam setahun ini masih terlalu banyak di retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi,” ujarnya.

Ridwan Kamil yang dinilai terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial ini berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat mengalami penurunan.

Selain itu, Ridwan Kamil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD

“Bahkan dalam beberapa hal yang mendasar, Jawa Barat ini mundur, contoh yang sisa periode sebelumnya belum dikerjakan di Kesra, di perekonomian. Komunikasi, jadi komunikasi antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak, sekarang semacam ada hambatan,” katanya.

Pola tersebut, menuru Hadi, menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan.

“Ini terlalu sering, akhirnya ada ketidaknyamanan, komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya yang secara konstitutional sudah ditunjuk yaitu DPRD,” ujarnya.

“Dan Gubernur lebih conderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada dewan, banyak contohnya yang paling segar diingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan, beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba – tiba digelindingkan yang menyebabkan heboh,” pungkasnya.

(nida khairiyyah)