Prabowo Putuskan 4 Pulau Yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh
Polemik sengketa empat pulau yang telah lama menjadi perdebatan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya mencapai akhir. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas memutuskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek kini secara resmi menjadi bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh.
Keputusan ini menandai momen bersejarah dalam penyelesaian sengketa wilayah yang sempat memanaskan hubungan antardaerah. Langkah ini diambil setelah melalui proses mediasi panjang, mempertimbangkan sejarah, geografi, dan aspirasi masyarakat lokal yang selama ini merasa terhubung secara emosional maupun budaya dengan Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo dalam pernyataan resminya menegaskan, “Keputusan ini diambil demi menjaga persatuan bangsa dan memberikan kepastian hukum atas wilayah kita. Saya percaya, baik Aceh maupun Sumatera Utara akan menerima keputusan ini dengan jiwa besar demi kemajuan bersama.”
Keputusan ini bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga tentang membangun sinergi antara provinsi demi kesejahteraan rakyat. Pulau-pulau tersebut memiliki potensi strategis dalam sektor perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Dengan ditetapkannya status wilayah ini, Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya tersebut dengan bijaksana.
Masyarakat Aceh menyambut kabar ini dengan rasa syukur. Tokoh adat dan pemuka masyarakat mengapresiasi langkah Presiden yang dianggap mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan adil. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan sikap dewasa dengan menerima keputusan tersebut sebagai hasil dari proses hukum dan kebijakan nasional.
Sengketa ini merupakan pengingat betapa pentingnya dialog dan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan konflik internal. Keputusan Presiden Prabowo menjadi teladan bahwa keberagaman dalam sebuah negara besar seperti Indonesia justru harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemicu perpecahan.