RADARBANDUNG.ID, JAKARTA-Pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menemukan titik terang. Sebanyak 314 instansi sudah menyelesaikan validasi kemarin.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana sudah menandatangani usulan formasi dari 238 instansi sore kemarin. Sedangkan 76 instansi lainnya siap mengumumkan hasil seleksi PPPK.
“Silakan lihat pengumuman di kantor maupun web dan media sosial masing-masing instansi,” ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan.
Peserta yang lolos bisa mengikuti tahap pemberkasan paling lambat 15 hari kerja sejak pengumuman. Kemudian, instansi menyampaikan usulan nomor induk pegawai (NIP) ke BKN. Proses verifikasi penetapan NIP oleh BKN membutuhkan waktu 25 hari setelah usulan diterima. Ridwan menegaskan, tidak ada biaya selama seleksi hingga penerimaan PPPK.
Sementara itu, masih ada tiga usulan yang belum rampung divalidasi, yakni dari Pemkab Manokwari, Kaimana, dan Nunukan. Status ketiganya masih menunggu approval BKN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin membantah tudingan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi. Sofian menyebut 90 persen kementerian diduga melakukan jual beli jabatan.
“Saya tegaskan, tudingan tersebut tidak benar. Saya bantah keras tudingan 90 persen kementerian melakukan jual beli jabatan,” tegas mantan Wakapolri itu saat menghadiri muktamar Pemuda Islam di Hotel Kartika Chandra kemarin. Syafruddin mengatakan, semua proses terkait lelang jabatan dilakukan sangat transparan, terbuka, dan akuntabel.
Reporter : han/c10/oni Sumber: JawaPos.Com
