RADARBANDUNG.id, CIKALONGWETAN- RSUD Cikalongwetan akan segera terakreditasi, dimana sebagai bagian dari kerjasama terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara berharap ketika RSUD tersebut telah terakreditasi ke depannya dapat memberikan pelayanan BPJS kepada masyarakat.
“Di RSUD ini kan yang datangnya bukan hanya dari KBB, tapi dari Cianjur dan Purwakarta juga. Jadi, saya harap nanti pihak rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaik ketika sudah dapat akreditasi,” ujar AA.
Selain itu, Aa Umbara juga menyoroti masih banyak fasilitas yang kurang dan itu dapat dilengkapi sedikit demi sedikit.
RSUD Cikalongwetan ini, kata Aa, menjadi RSUD terbaik ketimbang RSUD Cililin dan Lembang. “Paling strategis dibanding lainnya karena mencakup beberapa kabupaten dan semoga dapat lebih dimaksimalkan kembali,” ucap dia.
Sedangkan soal kegiatan ini menurut Kepala RSUD Cikalongwetan, dr Ridwan Abdullah Putra mengaku pihaknya telah mempersiapkan segala persyaratan.
Mulai dengan mengumpulkan sejumlah dokumen dan menyelenggarakan workshop bimbingan dari tim RSHS Bandung.
“Nanti pada 6 hingga 8 Mei akan ada survei simulasi praakreditasi dengan hadir tiga orang surveyor dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) nasional,” katanya, Kamis (2/5/2019).
Soal jumlah pasien BPJS yang mendaftar, Ridwan mengatakan terjadi peningkatan 300 persen sejak Oktober 2018, sedangkan jumlah pasiennya selalu tentatif.
Baca Juga: Pelayanan RSUD Di Cikalongwetan Terganggu
Kesempatan sama, Kepala Dinkes Bandung Barat, Hernawan mengungkapkan tahun ini seluruh RSUD di Bandung Barat mesti sudah terakreditasi, agar nanti setiap tiga tahun sekali dilakukan akreditasi ulang.
Ada sebanyak 16 poin indikator yang menjadi penilaian dalam akreditasi ini, mulai keamanan, mutu, hingga manajemen internal RSUD.
“RSUD Cililin tinggal menunggu hasilnya karena bulan kemarin sudah ada penilaian. Dan di RSUD Cikalongwetan juga Lembang masih tahap survei. Jadi hasil bisa ditunggu selama sebulan,” katanya seraya menyebut pendanaan untuk melakukan akreditasi ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 600 juta.
(bie)
