RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Jaksa Penuntut Umum (JPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan orang saksi, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar, Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi, Rosidin dan TB Cepy Setiadi.
Kedelapan saksi tersebut tiga diantaranya berasal dari kepala sekolah sekaligus pengurus subrayon untuk membagikan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018, yakni Bendahara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Cianjur, Taufik Setiawan. Kepala SMP PGRI Pagelaran Muhamad Usep. Kepala SMP N 3 Cilaku, Sofiah Susilawati.
Bendahara MKKS, Taufik Setiawan menyampaikan dihadapan hakim, bahwa soal potongan tersebut hanya mengetahui saat pengumpulan subrayon oleh Cecep Sobandi.
“Taunya pas ada kumpulan seluruh subrayon. Nominal hanya tau dari yang lain,” ujar Taufik di ruang sidang Pengadilan Negri Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (17/6/2019).
Ditanya Hakim soal alokasi potongam 17,5 persen mengalir ke pihak mana, ia mengatakan, uang sepenuhnya diberikan kepada Cecep Sobandi, dirinya tidak mengetahui bahwa uang tersebut sampai hingga bupati.
“Taunya dari ketua subrayon uang di indikasikan ke kepala dinas, saya enggak tau hanya serahkan uangnya saja,”ungkapnya.
Sedangkan, Kepala SMP PGRI Pagelaran Muhamad Usep, mengatakan, pihaknya mengetahui soal intruksi tersebut dari perkumpulan seluruh subrayon bahwa nanti DAK ada potongan 17,5 persen.
“Saya dapat keterangan dari subrayon dana ini ada setoran ke MKKS 17,5 persen,”kata Usep.
Usep menjelaskan, dalam perkumpulan subrayon Cecep Sobandi sempat menjelaskan bahwa uang potongan tersebut harus dikumpulkan kepada bendahara MKKS yaitu Taufik Setiawan.
“Saya sampaikan setoran ke pak Taufik meski dicicil yang penting di akhir nanti sesuai saja 17,5 persen,”tambahnya.
Kemudian, Kepala SMPN 3 Cilaku, Sofiah Susilawati mengatakan, pada saat rapat dengan subrayon, sebagai Kadisdik Cianjur langsung memberikan arahan soal potongan 17,5 persen tersebut.
“Saat itu rapat dibuka oleh kepala dinas. Kemudian ada pengarahan bahwa tahun ini adalah tahun politik, oleh karena itu bapak ibu yang dapat alokasi khusus dimohon mengerti,” ujar Sofiah saat menirukan intruksi Cecep Sobandi dihadapan Hakim Daryanto.
Lebih lanjut, Sofiah menambahkan, untuk penggunaan uang tersebut apakah untuk bupati atau hal-hal lain, dirinya tidak mengetahui secara rinci.
“Dia enggak jelasan penggunan uang tersebut untuk apa, yang jelas atas permintaan tersebut sudah distor semua,”ungkapnya.
Ditanya Daryanto soal kenapa mengikuti intruksi potongan 17,5 persen dana DAK yang peruntukanya tidak jelas untuk apa, Sofiah menjawab, atas dasar terpaksa dan takut. Jika menolak, kata dia, sekolahnya tidak mendapat alokasi DAK lagi.
“Saya terpaksa, karena tidak ada yang berani protes mungkin karena takut. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa di jelaskan secara verbal, tapi semua takut,”pungkasnya.
