RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH – Wisata alam Geopark Rajamandala Bandung Barat diharapkan menjadi tempat wisata edukasi bagi peneliti maupun masyarakat luas karena memiliki potensi wisata alam yang luar biasa.
Namun sampai sekarang wisata edukasi di Bandung Barat tersebut belum tergali potensinya, serta belum terpublikasikan secara optimal.
Geopark Rajamandala sendiri merupakan kawasan wisata edukasi dengan meliputi kawasan Stone Garden, Guha Pawon, Tebing Hawu, Tebing 125, Pabeasan, Sanghyang Heuleut, Sanghyang Tikoro, Sanghyang Poek, Sanghyang Kenit, dan Cikahuripan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bandung Barat Sri Dustirawati menjelaskan, selama ini pengelolaan sejumlah kawasan Geoprak Rajamandala berada di tangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat.
“Pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengelola objek wisata. Prinsip kami, masyarakat jangan jadi penonton tapi harus ikut menikmati. Tapi pemerintah tetap menyediakan fasilitas pendukung, seperti pembukaan ataupun perbaikan akses jalan sampai pada promosi,” jelas Sri saat ditemui di ruangan kerjanya di Mekarsari, Ngamprah, Rabu (26/6/2019).
Padahal, kata Sri Geopark Rajamandala sudah ditetapkan bersama empat geoprak lain pada empat kabupaten Jawa Barat dalam perjanjian kerja sama pada 13 November 2018.
Baca Juga: Wisata Alam Ujung Tombak Pembangunan
Melibatkan Pemprov Jawa Barat, Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.
Hanya Geoprak Ciletuh yang sudah masyarakat luas kenal. Campur tangan provinsi dengan menggelontorkan anggaran ke Ciletuh membuat sarana dan prasarananya sangat memadai.
Baca Juga: Sarae Hills, Destinasi Wisata di Bandung Barat yang Sedang Digandrungi
“Saya berharap Geopark Rajamandala juga bisa mendapat perhatian lebih dan dibantu pengembangan wisatanya oleh Pemprov Jabar, seperti Geopark Ciletuh Sukabumi yang sudah dibantu,” kata Sri.
Sri menambahkan, hanya saja untuk pembukaan ataupun perbaikan akses jalan menuju objek wisata geopark, pemerintah harus menelusuri status kepemilikan jalan tersebut.
