RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH – Gagalnya lelang 11 palet proyek infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat dinilai merupakan kemunduran yang sangat mempengaruhi program pembangunan bagi masyarakat. Pasalnya, percepatan lelang merupakan salah satu mimpi Bupati Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dalam pembangunan di Bandung Barat.
Hal itu diungkapkan oleh tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat Asep Suhardi, dirinya menilai gagal lelang 11 paket proyek infrastruktur akan sangat berpengaruh pada program pembangunan bagi masyarakat selama setahun kedepan.
“Bila program pembangunan yang lelangnya gagal yang merupakan prioritas pembangunan, bahkan janji bupati akan mempercepat proses lelang sehingga bisa cepat dikerjakan, kalau bisa seperti gagal lelang, maka ini tentu merusak reputasi bupati,” kata Asep Suhardi di Padalarang, Minggu (1/9/2019).
Menurutnya, lelang ulang merusak reputasi bupati karena program dan janji pembangunannya terhambat atau bahkan dapat tidak terlaksana. Akibatnya yang dirugikan masyarakat juga.
“Bupati harus membenahi manajemen dan mengevaluasi kapabilitas orang-orang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Itu pun kalau bupati serius melaksanakan pembangunan dan melayani rakyat di Kabupaten Bandung Barat,” tuturnya.
Asep juga meminta bupati untuk segera mengevaluasi ULP dan organisasi perangkat daerah yang mengelola program pembangunan fisik.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabagbarjas) pada Setda Kabupaten Bandung Barat Anni Roslianti mengatakan sebanyak 11 paket proyek di Pemkab Bandung Barat harus dilelang ulang. Pasalnya, tidak ada satu perusahaan pun yang memenuhi syarat berdasarkan evaluasi teknis, administrasi, harga, dan kualifikasi.
“Setelah kita lakukan evaluasi, ternyata tidak ada satu pun perusahaan yang memenuhi syarat. Kita beri waktu masa sanggah lima hari, bagi perusahaan yang keberatan. Tapi tidak ada yang mengajukan keberatan hingga akhirnya dilakukan lelang ulang ,” kata Anni.
Ia menyebut belasan perusahaan yang ikut paket lelang tersebut, tidak hanya berasal dari Kabupaten Bandung Barat tapi juga berasal dari luar daerah.
“Paket yang dilelang ulang tetap beres tahun ini, enggak akan loncat ke 2020. Sekarang pun sudah berproses kembali. Lebih baik kita lakukan lelang ulang dari pada jika dipaksakan hasilnya tidak seusai harapan ,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, 11 paket lelang yang harus dilelang ulang adalah proyek Jalan Cimeta-Pasirlangu dengan nilai Rp3 miliar, jalan poros batas Nangelang-batas Kecamatan Cililin dengan Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta (Rp500 juta).
Selanjutnya, jalan poros Desa Wangunjaya (Rp260 juta), rabat beton Cipedang-Cipicung (Rp450 juta), hotmix jalan poros Desa Bojongjati-Desa Bojong mekar-Jatimekar (Rp375 juta), peningkatan jalan kehutanan (Rp500 juta), TPT Cikande (Rp260 juta).
Kemudian Jalan Sindangkerta (Rp1,2 miliar), rehabilitasi jalan poros Desa Sadangmekar-Desa Cjipada (Rp500 juta), Pembangunan poros jalan desa Montaya-Cilangari (Rp700 juta), dan peningkatan jalan Cikole-Cikareumbi (Rp1,3 miliar).
Lebih jauh diungkapkannya, berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun ini terdapat 2.279 paket dengan total nilai Rp795 miliar. Terbanyak di Dinas PUPR 799 paket. “Nilai paket lelang itu masih hitungan awal belum dihitung efisiensi,” tandasnya.
