RADARBANDUNG.ID, BOGOR – Beberapa sekolah di Kabupaten Bogor, masih kekurangan guru. Khususnya, guru yang sudah berstatus sebagai aparatur sipil negera (ASN).
Seperti di wilayah timur Kabupaten Bogor, yang kini tengah berjuang untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB). Di wilayah timur Kabupaten Bogor ini masih menyimpan banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.
Menanggapi kurangnya guru PNS, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, mencatat jumlah per tahun di tujuh kecamatan, jumlah guru honorer masih melambung tinggi dibandingkan PNS.
Dia mengakui, banyaknya guru-guru honorer, bukan tidak membantu. Namun, dengan jumlah yang lebih banyak, maka akan mempengaruhi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Upah yang diterima para guru honorer dari dana tersebut, sebanyak 15 persen. Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Bogor, Entis Sutisna menjelaskan, dana yang diberikan pemerintah itu tergantung pada jumlah murid di tiap sekolah.
“15 persen upahnya. Tingkat SD per siswa itu mendapat Rp800 ribu. Sedangkan siswa SMP satu juta per siswa. Keduanya diberikan per tahun oleh pemerintah,” Jelas Entis.
Bedasarkan data Dinas Kependidikan, untuk sekolah-sekolah negeri di wilayah timur, ada sebanyak 1.322 guru PNS dan 2.154 Non PNS. Kemudian, untuk sekolah swasta hanya ada satu PNS dan 1.468 guru honorer.
“Kurang PNS jelas tidak ada untungnya karena akan berpengaruh pada pelayanan pendidikan dan beban anggaran BOS,” beber Entis.
Hingga saat ini, Entis mengaku, pemerintah belum juga membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Entis pun berharap agar pemerintah segera membuka pendaftaran tersebut pada tahun ini.
“Dan segera menetapkan SK PPPK (Surat Keputusan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang telah lulus seleksi,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, di wilayah bagian timur Kabupaten Bogor, tepatnya di wilayah Kecamatan Gunungputri, diketahui masih kekurangan pengajar alias guru di sekolah-sekolah negeri.
Sudah se tahun lebih tidak ada pengangkatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada pengajar yang hingga kini masih berstatus honorer.
“Masih banyak honorer ketimbang PNS. Kita kekurangan,” ujar Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal Kecamatan Gunungputri, Yunani Anwar kepada Radar Bogor, Rabu (24/07).
Yunani menjelaskan, kekurangan guru PNS di wilayahnya itu berdampak pada pengguna dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana dengan jumlah terbatas itu, harus diberikan kepada pengajar honorer di tiap sekolah. Padahal, menurut Yunani, dari dana tersebut tetap saja tidak mensejahterakan banyaknya guru honorer.
“Karena jumlahnya pun sedikit yang didapat honorer karena harus menerima 15 persen saja,” paparnya.
Ia juga menyayangkan hal tersebut terjadi. Dana bantuan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk perbaikan atau penambahan sejumlah fasilitas sebagai penyokong pendidikan bagi murid, penggunanya kurang maksimal.
“Ya sedangkan fasilitas pun kurang. Kesejahteraan yang didapatkan para honorer juga kurang kan,” bebernya.
Untuk di wilayah Kecamatan Gunungputri, Yunani memaparkan, dari 58 sekolah negeri terdapat 168 guru PND dan Honorer 541. Sedangkan, untuk memenuhi 667 rombongan belajar di tiap sekolah, dibutuhkan 396 guru PNS untuk sekolah negeri yany ada di wilayah Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.
“Memang lebih banyak honorer ketimbang PNS,” paparnya.
Misalnya, kata dia, di SDN Gunungputri V terdata ada lima PNS dan 27 Non-PNS. Jika adanya pengangkatan yang dilakukan pemerintah ada kemungkinan para honorer dapat diangkat menjadi PNS. Sayangnya, lanjut Yunani, kemungkinan tersebut sangat kecil.
“Bisa. Tapi kemungkinannya kecil karena banyaknya persaingan,” sebut Yunani.
Terkait para pengajar yang mengikuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK), Yunani mengaku, belum terdata ada berapa jumlahnya. Namun, hingga kini para pengajar yang masuk dalam PPPK tersebut masih dihitung ke dalam golongan guru honorer.
“Kita belum tahu jumlahnya ada berapa. Untuk saat ini masuknya masih ke honorer,” ujar Yunani.
Untuk itu, Yunani berpesan agar pemerintah segera mengadakan pengangkatan guru PNS. Pemerintah juga harus melakukan rekrutmen PNS secara besar-besaran karena kekurangannya banyak.
Selain itu, agar dana BOS tersebut dapat lebih efektif dalam penggunaannya. “Supaya dana BOS tidak habis untuk honorer. Dan diperuntukkan untuk hal semestinya,” pungkasnya.
Sumber: Radar Bogor
Reporter: Cr1/c
Editor: Nida Khairiyyah
