RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Balai Besar Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BB POM) Bandung memusnahkan produk pangan dan obat-obatan ilegal secara simbolis yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Produk tersebut merupakan temuan tahun 2019.
Dari pengawasan produksi, distribusi maupun penjualan secara online, terdapat 2.802 item produk kosmetik ilegal senilai Rp 4.935 miliar.
Kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon sedangkan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) seperti sildenafil sitrat hingga deksametason.
“Terdapat 2.802 yang terdiri dari 1.847 item (65,92 persen) produk kosmetik ilegal sedangkan produk obat tradisional ilegal sebanyak 129 item (4,60 persen)” kata Kepala BB POM Bandung I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Senin (2/12).
Selain kosmetik dan obat tradisional, menurut Bagus, adapula produk yang dimusnahkan yakni obat keras yang diedarkan secara ilegal sebanyak 669 item atau 23,87 persen dan produk pangan yang tidak memiliki izin mengandung bahan berbahaya formalin dan boraks sebanyak 157 item atau 5,61 persen.
Dengan demikian, Bagus menyebut, produk yang dimusnahkan didominasi barang kosmetik dan berada di ranah distribusi termasuk penjualan secara online. Dia mengatakan, bila dikonsumsi masyarakat produk terlarang tersebut dapat mengakibatkan masalah pada kesehatan.
“Tentu resiko penggunaan ini adalah penyalahgunaan bahan kimia yang kita tidak tahu kandungannya kalau kandungannya tinggi tentu berbahaya. Dapat merusak fungsi vital dari tubuh misalnya hati dan ginjal bahkan jantung,” ucap dia.
Bagus menuturkan, terdapat kota atau kabupaten dengan tingkat risiko tinggi penyebaran produk terlarang antara lain Bogor, Sukabumi, dan Kota Bandung. Menurut dia, tingginya peredaran di wilayah tersebut sejalan dengan tingginya tingkat permintaan masyarakat.
“Ada daerah yang potensinya lebih tinggi seperti misalnya di kawasan Bogor kemudian Sukabumi dan daerah Bekasi dan Kota Bandung,” terang dia.
Lebih lanjut, Bagus mengingatkan kepada masyarakat untuk berhenti memproduksi ataupun mengedarkan produk terlarang sebab terdapat sanksi yang mengatur perbuatan tersebut sebagaimana tertuang dalam UU Kesehatan. Sejauh ini, sambung dia, terdapat 17 orang telah ditetapkan tersangka oleh polisi dan kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan.
(arf/pojoksatu/nto)
