Komisi X DPR RI Dorong Pemerintah Perhatikan Soal Pendidikan Atlet

oleh -

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah akan mendorong pemerintah untuk mencari solusi soal penanganan atlet dengan pendidikannya. Musababnya, tak sedikit atlet Indonesia yang Drop Out (DO) gegara harus berlaga di berbagai ajang kejuaraan.

“Terkadang atlet kita khususnya yang muda seolah diberi dua pilihan, pilih pendidikan atau keolahragaan (prestasi), ini jadi masalah sebenarnya,” ucap Ledia saat ditemui usai Kunjungan Kerja ke Sekretariat KONI Kota Bandung, Jalan Jakarta Kota Bandung, Jumat (21/2/2020).

Ledia melanjutkan, akibat dari pilihan itu tak sedikit atlet berprestasi Indonesia terpaksa Drop Out lantaran harus tampil diberbagai ajang kejuaraan. Padahal, pada hakekatnya mereka (atlet) memiliki prestasi yang baik dibidang keolahragaan.

“Ini harus lebih awal dicari solusinya agar bisa memberi perhatian khusus bagi atlet-atlet berprestasi. Mereka (atlet) harus terjamin pendidikannya, jangan diberi pilihan, harus jadi satu, karena ini merupakan upaya dalam menumbuhkan karakter yang baik bagi bangsa,” paparnya.

Kata dia, sebetulnya permasalahan pendidikan atlet ini sudah pernah dibahas di Komisi X DPR RI. Ia menilai, para atlet tidak main-main di olahraga. Mereka mencetak membela serta mengharumkan nama Indonesia dengan banyak prestasi.

“Sudah sewajarnya atlet potensial kita diberi perhatian khusus baik dari pendidikannya maupun apresiasi prestasinya,” jelasnya.

Di sisi lain, rencana pembangunan Pusat Talenta Nasional yang dicetuskan Kemendikbud tidak boleh hanya menyentuh sisi akademis, melainkan juga harus meliputi seni dan olahraga.

“Banyak yang harus dibahas khususnya dengan Kemendikbud soal peningkatan prestasi atlet dan pendidikannya. Mungkin dalam waktu dekat kami akan duduk bersama mencari solusinya,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KONI Kota Bandung, Nuryadi menyebut, permasalahan pendidikan atlet dan kejuaraan memang kerap ditemui. Ia menyebut, masalah ini harus dibahas secara menyeluruh dan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja.

“Kami berharap pemerintah pusat maupun provinsi di daerah bisa mengatasi masalah ini. Ya seperti surat keputusan bersama (SKB) agar masalah ini bisa diatasi, atlet bisa tetap melanjutkan pendidikannya sekaligus fokus meraih prestasi di keolahragaan,” pungkasnya.

(cr4)