JAKARTA-RADAR BANDUNG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Firli Bahuri telah menghentikan 36 kasus korupsi. Kebijakan itu sangat dikeluhkan oleh DPR.
Anggota DPR Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menanggil KPK untuk rapat bersama. Hal itu untuk mengklarifikasi tujuan dari menghentikan penyelidikan kasus korupsi.
“Makanya kita perlu data-datanya dari KPK. dalam raker terdekat, saya mau kupas itu, 36 itu kasus apa saja? apa alasannya?” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/2).
Ketua DPP Partai Gerindra ini menambahkan, saat melakukan fit and proper test, Firli Bahuri sempat membahas soal penghentian kasus apabila orang tersebut meninggal dunia. Sehingga dia akan mempertanyakan alasan penghentian kasus tersebut.
“Ada beberapa kan yang setahu saya alasannya itu disebutkan waktu fit n proper ada yang meninggal dunia tersangkanya. Itu kan dalam konteks asas pidana memang harus dihentikan,” katanya.
Habiburokhman melanjutkan, jika nantinya ada ketidakpuasan dari masyarakat yang dilakukan Firli Bahuri Cs tersebut. Maka masyarakat bisa mengajukan praperadilan. “Kalau masyarakat merasa ada kejanggalan dalam penghentian penyelidikan ini, kan ada prosedur praperadilan. Masyarakat bisa menggunakan haknya,” ungkapnya.
Diketahui, pimpinan KPK telah menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus korupsi. Penghentian kasus dalam tahap penyelidikan ini kurang dari tiga bulan Firli Bahuri Cs menjabat terhitung sejak 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, sejak 2008 sampai dengan 2019 KPK memiliki tunggakan kasus sebanyak 366 kasus pada tahap penyelidikan. Penghentian 36 kasus dalam tahap penyelidikan itu, dilakukan setelah Firli Cs menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP).
Kendati demikian, terdapat 21 perkara dalam periode kepemimpinan Firli Cs yang naik pada tahap penyidikan. Bahkan terdapat 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 17 orang tersangka telah ditahan KPK.
Ali beralasan, penerbitan SPPP itu diterbitkan pimpinan KPK karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan. Sehingga KPK memutuskan untuk menghentikan 36 kasus tersebut.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan evaluasi terhadap ratusan kasus yang masih dalam tahap penyelidikan. Hal ini menyusul telah dihentikannya 36 perkara korupsi pada tahap penyelidikan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memperkirakan, bukan hanya 36 perkara yang dihentikan pada tahap penyelidikan. Tapi juga masih ada ratusan perkara korupsi yang diperkirakan bernasib sama.
“Kita akan minta terus penyelidik melakukan evaluasi karena ada 366 penyelidikan yang masih terbuka itu ada dari tahun 2008. Kita minta agar dilakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan yang masih terbuka. Tidak menutup kemungkinan nanti masih ada proses penyelidikan yang kita hentikan,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/2).
Wakil Ketua KPK dua periode ini menyatakan, keputusan untuk menghentikan 36 perkara pada tahap penyelidikan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini salah satunya untuk meringankan beban penyidik.
“Jadi terutama untuk kasus yang sudah lima tahun ke atas kasusnya. Tapi ini tidak semata dihentikan, tapi ada pertimbangannya,” tegas Alex.
Alex menjelaskan, proses penghentian 36 perkara korupsi dilakukan setelah Deputi Penindakan mengevaluasi terhadap perkara-perkara lama yang belum naik ke tahap penyidikan. Setelah pertimbangan yang kuat, hal itu kemudian diajukan ke pimpinan KPK untuk setuju dihentikan atau di disposisi menjadi penyelidikan terbuka dengan penerbitan sprinlidik atau surat perintah penyelidikan baru.
“Penyelidik yang menelaah yang melakukan penyelidikan, dia yang tahu, apakah sudah cukup bukti atau belum untuk di lakukan ekspose, untuk ditindak lanjuti di proses penyidikan. Mereka yang evaluasi, evaluasi itu disampaikan ke deputi penindakan,” urai Alex.
Kendati demikian, Alex pun enggan membeberkan secara rinci terkait 36 perkara yang telah dihentikan dalam tahap penyelidikan. Menurutnya, perkara-perkara tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan yang tertutup.
“Dalam proses penyelidikan tertutup, kami mengandalkan tim yang turun ke lapangan dan alat penyadapan. Informasi dilapangan itulah yg menjadi sumber kami tangkap tangan,” pungkas Alex.
(jpc/radarbandung)
