RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung (Unisba) meluncurkan inovasi program Sekolah Desa. Peluncuran sekolah desa ditandai dengan seminar Desa bertajuk Sinergitas Perguruan tinggi dan Desa dalam Pengembangan SDM Berkualitas dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Aula Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (5/3).
Rektor Unisba, Edi Setiadi mengatakan, sekolah desa merupakan kontribusi perguruan tinggi untuk masyarakat. Kata dia, perguruan tinggi berperan mendampingi era revolusi dalam menciptakan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien.
“Ini sebagai bukti pengabdian kami (Unisba) pada masyarakat, sekaligus penerapan kampus merdeka,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua LPPM Unisba, Atie Rachmiatie menambahkan, sasaran program Sekolah Desa ialah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pengelola BUMdes, serta Iembaga-lembaga desa lainnya.
“Sekolah Desa Unisba memberi layanan melalui pendidikan dan pelatihan dengan metode pembelajaran teori dan praktik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Atie menyebut, pihaknya sudah melakukan training of trainer (ToT) kepada 31 dosen terpilih dari berbagai fakultas di Unisba. Dosen tersebut sudah dilatih untuk membimbing semua aparat desa yang belajar di Sekolah Desa.
“Mereka juga (aparat desa) akan didampingi oleh praktisi seperti perbankan, perusahaan dan birokrat yang relevan,” jelasnya.
Berdasarkan data, saat ini jumlah desa tertinggal di Jabar mencapai 331 desa. Sedangkan desa berkembang sebanyak 3.653 desa. Sementara desa maju sebanyak 1.232 desa dan desa mandiri sebanyak 97 desa.
“Desa-desa tertinggal dan desa berkembang inilah yang akan dibantu melalui program Sekolah Desa Unisba agar menjadi Desa Mandiri,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Unisba, Alhamuddin mengungkapkan, materi pembelajaran untuk kepala desa ada enam paket, yakni kelas kebijakan umum pembangunan desa, kelas perencanaan pembangunan desa, kelas perencanaan keuangan desa, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, kelas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelas aplikasi keuangan desa.
Kata dia, setiap paket akan diberikan sesuai kebutuhan desa masing-masing. Namun, yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Pasalnya, banyak desa yang gencar membangun tapi tak bisa menyusun rencana jangka panjang pembangunan desanya.
“Saat membuat perencanaan, polanya melihat desa lain yang tak sesuai dengan program pembangunan di desanya sendiri, akhirnya ini jadi masalah. Kami berharap, melalui kelas pembelajaran bisa membantu kepala desa dalam pembangunan dan bisa mengelola keuangan dengan baik,” pungkasnya.