RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kawasan Bogor – Depok – Bekasi, Jawa Barat, masuk ke Klaster DKI Jakarta dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang baru saja disetujui Menteri Kesehatan RI.
Ridwan Kamil menyampaikan langsung usulan itu kepada Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin saat rapat terbatas via video conference dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (7/4/20).
Ikut dalam rapat terbatas jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.
Baca Juga: Pemprov Jabar Wajibkan Semua Warga Pakai Masker Kain Saat Keluar Rumah
Menurutnya, PSBB yang sudah diberlakukan di DKI Jakarta perlu juga mencakup semua wilayah di Bodebek dikarenakan 70 persen persebaran COVID-19 secara nasional berada di kawasan Jabodetabek.
Untuk itu, Ridwan Kamil mengusulkan namanya bukan Klaster DKI Jakarta tapi Klaster Jabodetabek.
Baca Juga: Social Distancing Tak Maksimal, Pemprov Jabar Kaji Penerapan Jam Malam
“Hampir 70 persebaran persebaran COVID-19 ada di Jabodetabek. Ini mengindikasikan semua terpusat di klaster itu. Maka usul saya tetapkan saja apa yang sudah ditetapkan di DKI Jakarta kepada Kota – Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok,” katanya.
Menurutnya, kasus positif yang banyak di kawasan Jabodetabek ditambah Bandung Raya menguatkan indikasi pola persebaran COVID-19 bersifat urbanitas.
Baca Juga: Puisi Virus Corona Bocah SD Tangguh Langit Mahajuna untuk Ridwan Kamil
“Semakin ke kota semakin banyak, semakin kabupaten semakin sedikit kasusnya,” sebutnya.
Ia berpendapat, bila hanya DKI Jakarta saja yang menerapkan PSBB hasilnya tidak akan signifikan karena mobilisasi warga dari kawasan Bodebek ke Jakarta terbilang tinggi. Lagi pula jika nomenklaturnya klaster, maka tidak bisa lagi berpikir tentang wilayah administrasi pemerintahan.
Baca Juga: FIX! Pemprov Putuskan Tidak Terapkan Lockdown di Jabar, Ini Alasannya
“Kita tidak bisa lagi berpikir administrasi kewilayahan. Saya mengusulkan Kementerian Kesehatan mengambil inisiatif bersama Kepala Gugus Tugas, bahwa keputusan PSBB jangan satu wilayah saja kalau urusannya di klaster Jabodetabek. Tetapkan oleh Gugus Tugas yang kemudian diusulkan ke Presiden, bahwa PSBB-nya semua disamakan oleh sebuah radius kepadatan,” usulnya.
Baca Juga: Jabar Siapkan Rp16,2 Triliun untuk Atasi Dampak Sosial COVID-19
Konsekuensinya, kata Ridwan Kamil, tidak ada lagi mobilisasi manusia antarwilayah di Jabodetabek, terkecuali pergerakan untuk urusan distribusi kebutuhan hidup rakyat.
“Kalau itu dijadikan keputusan hari ini atau besok maka semuanya serempak tidak ada lagi pergerakan di wilayah Jabodetabek,” tambahnya.
Baca Juga: Jabar Libatkan Ojol Bagikan Bantuan Pangan Rp500 Ribu ke Warga Terdampak Corona
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyadari kawasan Jabodetabek merupakan episentrum penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa.
Karenanya perlu langkah strategis untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran virus.
Baca Juga: Subhanallah! Fenomena Halo Matahari Terlihat di Langit Bandung, Pertanda Apa Ini?
“Saya sudah punya gambaran dan laporan dari Gubernur Jabar di antaranya mengenai pentingnya ada koordinasi antar tiga Gubernur dalam membatasi pergerakan antar wilayah di Jabodetabek dan mengajukan permenkes tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” kata Wapres.
Baca Juga: Wow! Ridwan Kamil Potong Gajinya dan Gaji PNS Pemprov Jabar demi Tangani Corona
Menurut Ma’ruf, apabila PSBB Klaster Jabodetabek seperti usulan Ridwan Kamil jadi ditetapkan, maka Wapres meminta penguatan koordinasi antara tiga gubernur yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Gubernur Banten.
“Karena itu penting adanya koordinasi antargubernur dalam implementasi PSBB tersebut,” ujarnya.
(ysf/radarbandung.id)
