Pelonggaran PSBB Jabar Ditentukan Hasil Kajian Komprehensif
RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Kebijakan pelonggaran pembatasan sosial di Jabar akan disesuaikan dengan tren kasus COVID-19 dan hasil kajian epidemiologi. Supaya relaksasi pembatasan sosial, yang bertujuan agar aktivitas perlahan berjalan seperti biasa dan ekonomi mulai bergairah, bisa terukur.
Baca Juga: PSBB Bodebek Diperpanjang Hingga 26 Mei, Ridwan Kamil Wajibkan Pekerja Bawa Surat Bebas Covid-19
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, usai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi berakhir, pihaknya akan memetakan daerah di Jabar berdasarkan tren kasus COVID-19.
Menurut Ridwan Kamil, ada 63 persen wilayah Jabar yang memungkinkan untuk relaksasi atau pelonggaran PSBB. Sedangkan 37 persen wilayah lainnya masih perlu diwaspadai karena pergerakan data COVID-19 di daerah tersebut belum dinilai aman.
Baca Juga: Hati-hati, Pelonggaran PSBB Jabar Berpotensi Picu Ledakan Kasus Covid-19
“Hasil PSBB Jabar, ternyata yang harus diwaspadai 37 persen, sehingga 63 persennya bisa kita relaksasi. Sehingga ekonomi kami bisa normal di 63 persen,” kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Hasil evaluasi satu pekan pemberlakuan PSBB Tingkat Provinsi menunjukkan hasil yang positif. Hal itu merujuk data jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit yang mengalami penurunan. Dari rata-rata 430 pasien pada April menjadi 350 pasien.
Tingkat kematian juga dilaporkan turun. Dari rata-rata 7 pasien meninggal dunia per hari menjadi 4 pasien. Sementara tingkat kesembuhan naik hampir dua kali lipat. PSBB Jabar sendiri diberlakukan pada Rabu (6/5/20) selama 14 hari.
Ridwan Kamil mengatakan, rata-rata penambahan kasus COVID-19 di Jabar memperlihatkan grafik menurun. Jika grafik tersebut konsisten melandai, maka Pemda Provinsi Jabar sudah dapat mengendalikan COVID-19. Dengan begitu, relaksasi dapat dilakukan dan kegiatan ekonomi sudah mulai bisa digerakan.
“Bulan lalu kasus per hari 40-an. Minggu lalu menjadi 28, sekarang 21. Kalau minggu depan konsisten berada di bawah 20, kami akan mendefinisikan (COVID-19) terkendali, sehingga tinggal ditesting dan dilacak. Ekonomi pun berjalan dengan jaga jarak dan protokol kesehatan,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Berli Hamdani menegaskan, kebijakan relaksasi pembatasan sosial harus diterapkan secara hati-hati dan penuh perhitungan.
Baca Juga: Ridwan Kamil Buka Peluang Warga Jabar Dapat Berlebaran dalam Situasi Normal
Maka itu, Pemprov Jabar terus mengkaji semua aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, sampai sosial. “Pemda Provinsi Jabar sedang mengerahkan dan menampung pendapat dan kajian para ahli dari berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Mudah-mudahan hasilnya segera bisa disampaikan,” kata Berli.
Penguatan koordinasi, penerapan aturan PSBB dan edukasi masyarakat, menjadi upaya-upaya yang diambil Pemda Provinsi Jabar, supaya pada Juni 2020 kasus COVID-19 melandai. Koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional maupun Gugus Tugas Kabupaten/Kota pun ditingkatkan.
Beragam upaya tersebut menentukan pengendalian COVID-19 di Jabar. Termasuk pengetesan masif dengan metode teknik reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR) atau tes swab selama PSBB tingkat provinsi berlaku. Tujuannya menemukan peta persebaran COVID-19 yang tepat.
Pemprov Jabar menyebar 105.834 rapid diagnostic test (RDT) yang disebar ke 27 kabupaten/kota, instansi pemerintah, dan institusi pendidikan di Jabar. Hasil dari RDT tersebut sebanyak 2.924 warga Jabar terindikasi positif COVID-19 atau reaktif.
Sebagai tindaklanjut hasil tes cepat, Pemprov menggelar tes swab bagi warga terindikasi positif COVID-19. Hasilnya, 231 warga Jabar dinyatakan positif COVID-19.
