2 ASN Bandung Barat Terpapar Virus Corona COVID-19
RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH- 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan) Kab. Bandung Barat (KBB) terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab pekan lalu.
1 ASN Bandung Barat diduga terpapar Covid-19 dari ASN Pemprov Jabar
Saat dikonfirmasi Radarbandung.id, Senin (10/8/2020), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat, Hernawan menjelaskan, salah satu pasien merupakan ASN yang diduga terpapar usai sempat mealkukan kontak dengan ASN Pemprov Jabar yang positif COVID-19.
“Nah, yang satu lagi belum ada informasi detail terpapar COVID-19 dari mana,” katanya.
Hernawan mengatakan, kini kedua ASN tersebut telah melakukan isolasi mandiri di rumah.
Penyemprotan disinfektan dilakukan di Gedung C Komplek Pemkab Bandung Barat
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bandung Barat, Duddy Prabowo mengatakan, pihaknya bersama Satpol PP melakukan penyemprotan disinfektan di gedung C Komplek Pemkab Bandung Barat.
Baca Juga: Begini Kondisi Terkini Gedung Sate Usai 40 Pegawai Dinyatakan Positif Covid-19
“Penyemprotan desinfektan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena ditemukan kembali kasus PNS yang diduga terkonfirmasi positif covid-19,” katanya.
Ia menjelaskan, dari hasil tes swab yang telah dilakukan terhadap karyawan di Dinas Peternakan Bandung Barat terdapat satu PNS yang diduga terkonfirmasi positif covid 19.
Baca Juga: 40 Pegawai di Gedung Sate Positif Covid-19, 17 PNS 23 Non PNS
“Kami mengimbau seluruh ASN dilingkup perkantoran Pemda Bandung Barat senantiasa berhati-hati dengan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” imbaunya.
Bupati belum terapkan WFH total bagi ASN
Terpisah, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, belum akan menghentikan total kegiatan ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Baca Juga: 4 ASN Pemkot Cimahi dan 5 Nakes RSUD Cibabat Positif Covid-19
“Kita belum menerapkan Work From Home (WFH) total bagi ASN,” ucapnya.
Namun, kegiatan pelayanan di Disnakan Bandung Barat sudah dikurangi. “Saya akan berkonsultasi dengan Sekda dulu (untuk menentukan) kebijakan nanti seperti apa,” pungkasnya.
