RADARBANDUNG.id, KABUPATENBANDUNG- Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid menanggapi saran penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena pandemi Covid 19.
Menurutnya, Pilkada 2020 sudah ditunda sebelumnya dan pandemi Covid-19 tidak ada waktunya. Karena itu, yang terpenting adalah pemetaan di lapangan.
“Seandainya ada penundaan, maka itu di daerah-daerah yang penyelenggaranya atau masyarakatnya tidak siap karena Covid-19,” ujarnya usai mengisi acara di Graha Alif, Solokan Jeruk, Kab. Bandung, belum lama ini.
“Artinya diberlakukan untuk daerah yang memang tidak sanggup,” tambahnya.
Kata Jazilul, jika Pilkada 2020 ditunda lagi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan turun.
Ia memahami saat ini sedang dalam keadaan darurat dan nyawa harus diutamakan.
Karena itu, pertama adalah kebijakan yang saat ini harus dikeluarkan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada 2020 harus ditegakkan.
Kedua adalah ada mitigasi dan pemetaan zona dan wilayah yang akan menghadapi Pilkada.
“Sekiranya penyelenggaranya memang tidak sanggup, segera bersurat ke pusat untuk dilakukan mungkin penundaan atau kebijakan yang lain,” ujarnya.
Ia pun menanggapi permintaan Komnas HAM kepada pemerintah dan DPR untuk menunda tahapan Pilkada serentak 2010.
“Komnas HAM bukanlah lembaga kesehatan, engga ngerti soal kesehatan. Kok rekomendasinya alasan Covid-19, memang punya data dari mana? Hanya datanya melihat jumlah yang menanjak aja,” kata Jazilul menanggapi.
Menurutnya, Komnas HAM boleh saja mengusulkan, tapi jangan membuat opini yang justru merugikan pemerintah.
Jazilul mengungkapkan, pemerintah sedang berjibaku menghadapi Covid 19. Disisi lain, tahapan Pilkada juga sudah dibuka.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Jabar Tolak Pilkada 2020
“Kok ini mau ngerem ke belakang, siapa yang menanggung kerugian calon, yang sudah datang ke KPU, yang tentunya dengan biaya. Kalau pemerintah mau klaim soal itu, engga bisa. Jadi, ini harus terus menurut saya,” tandasnya.
(fik/radarbandung)
