News

UMSK 2020 Bekasi-Purwakarta Diteken Ridwan Kamil

Radar Bandung - 02/10/2020, 01:27 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
UMSK 2020 Bekasi-Purwakarta Diteken Ridwan Kamil
Buruh saat berunjuk rasa di Depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (29/8). Foto: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Buruh menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (29/9).

Dalam unjuk rasa ini, para buruh menuntut Pemprov Jabar segera mengesahkan SK Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2020 untuk Kota dan Kab. Bekasi dan Kab. Purwakarta.

Aksi tersebut membuahkan hasil, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pun menandatangani SK UMSK.

“Audiensi kami dengan Kadisnakertrans Jabar, Kepala Biro Hukum dan jajaran lainnya. Syukur, tuntutan perjuangan kita hari ini, gubernur telah menandatangani SK UMSK Purwakarta dan SK UMSK Kab/Kota Bekasi,” ungkap Ketua DPW FSPMI Jabar, Sabilar Rosyad, kepada Radar Bandung.

Rosyad mengatakan, para buruh menyambut baik penandatangan itu. Namun, perjuangan buruh  belum selesai.

Masih ada SK UMSK daerah lain, yakni Bogor dan Karawang. “SK UMSK sangat penting sekali,” katanya.

Karena, itu merupakan hak buruh, sesuai undang-undang dan PP No. 78/2015. Sampai saat ini buruh Kab/Kota Bekasi, Purwakarta, Bogor dan Karawang belum naik upahnya.

“Penghujung tahun juga SK ini belum keluar. Sebelum ada SK, pengusaha tidak akan mau menaikkan upah karena tidak ada dasarnya, dasar hukum menaikkan upah itu SK UMSK,” urainya.

Kepala Disnakertrans Jabar, Taufik Garsadi membenarkan gubernur telah menandatangani SK UMSK Bekasi dan Purwakarta.

Baca Juga: Catat! Ini Janji Jokowi kepada Para Buruh Saat Pandemi Corona

Ia mengaku, bukan telat menandatangani, akan tetapi penyampaian rekomendasi SK UMSK oleh kota dan kabupaten awalnya belum memenuhi ketentuan.

“Bukannya telat. Tapi karena rekomendasi bupati dan walikotanya itu tidak sesuai amanat PP No. 78/2015. (amanat PP) sudah jelas rekomendasi UMSK harus ada kajian sektor unggulan. Kemudian kesepakatan asosiasi perusahan dan serikat pekerja,” katanya.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ribuan Buruh Demo di Gedung Sate

Sementara itu, besaran UMPS untuk 3 daerah itu berdasar PP 78/2015 naik 8.05 dari penetapan UMK.

UMK 2020 Kab. Purwakarta Rp Rp4.039.067,66, Kab. Bekasi Rp 4.49.8961,51 dan Kota Bekasi Rp 4.589.708,90.

(muh)


Terkait Jawa Barat
Cerita Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Beberkan Cara Orang Tuanya Bertahan Hidup dengan Sembilan Anak
Jawa Barat
Cerita Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Beberkan Cara Orang Tuanya Bertahan Hidup dengan Sembilan Anak

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Tidak hanya mengungkapkan soal manajemen ekonomi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menceritakan bagaimana cara orang tuanya bertahan hidup. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, ayahnya merupakan prajurit palang tiga yang memiliki seperempat hektar sawah, satu kolam, dan seperempat hektar kebun. “Kebun bambu, kebun jengkol itu menjadi siklus ekonomi yang bisa […]

Perpusnas Perkuat Literasi di Garut Lewat Bantuan Buku dan Gedung Perpustakaan
Jawa Barat
Perpusnas Perkuat Literasi di Garut Lewat Bantuan Buku dan Gedung Perpustakaan

RADARBANDUNG.id — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan bantuan Bahan Bacaan Bermutu (BBB) kepada Kabupaten Garut. Bantuan disalurkan di 15 lokus dengan rincian sembilan lokus untuk perpustakaan desa dan enam lokus untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Selain itu, dilaksanakan juga proses peletakan batu pertama perluasan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Garut yang menggunakan Dana Alokasi […]

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Rapat Dinas Tetap di Kantor
Jawa Barat
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Rapat Dinas Tetap di Kantor

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Meskipun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah melonggarkan kebijakan rapat yang digelar di hotel, namun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap meminta rapat-rapat dinas untuk tetap menggunakan kantor pemerintahan. Tak hanya jajaran Pemprov, Dedi juga meminta kepada seluruh bupati dan wali kota di Jabar untuk tidak perlu menggelar acara di hotel. “Terkait kebijakan […]

KDM Bicara Penyebab Kelas Menengah Bawah Jabar Terjerat Hutang
Jawa Barat
KDM Bicara Penyebab Kelas Menengah Bawah Jabar Terjerat Hutang

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkap persoalan kemiskinan yang menjerat kaum kelas menengah ke bawah di Jawa Barat yang melahirkan tingginya angka ketergantungan pada hutang dan bantuan pemerintah. Dedi Mulyadi mengatakan problem kesejahteraan Jawa Barat ada di kalangan menengah-bawah berlatar pada beban ekonomi yang muncul setiap hari dalam rumah tangga. Utamanya, mereka yang memiliki […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.