RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pilkada di delapan daerah si Jabar tengah berlangsung. Karena pandemi, tahun ini helatan demokrasi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya. Kegiatan Pilkada wajib selaras dengan upaya pencegahan penularan Covid-19.
Terkait itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa barat, Iip Hidayat, menekankan pentingnya kesadaran disiplin protokol kesehatan bagi semua pihak. Selain itu, kesadaran kesatuan pun harus tetap terjaga agar konflik selama Pilkada tak terjadi, perpecahan harus dihindari.
“Pilkada merupakan bagian dari bela negara dan kewajiban kita semua untuk menjaga tetap lancar dan kondusif. Dalam pandemi Covid-19 ini, bagaimanapun, kesehatan harus diutamakan,” ungkapnya saat dihubungi, Jumat (13/11).
Iip melanjutkan, pada prinsip ada sejumlah poin penting pelaksanaan Pilkada di era New Normal pandemi Covid-19. Di antaranya berfokus pada perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan pilkada.
“Masalah keselamatan tidak bisa ditawar, di setiap TPS harus disediakan masker, sarung tangan, hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, larangan kerumunan dan pengaturan jarak,” katanya.
“Termasuk pembatasan jumlah DPT (daftar pemilih tetap). Jika sebelumnya, per satu TPS bisa sampai 800 orang, kini maksimal hanya 500 orang. Konsekuensinya memang ada TPS tambahan,” imbuhnya.
Disinggung terkait potensi konflik saat Pilkada, Iip menegaskan, hal itu sangat harus dihindari dan dicegah. Dalam mewujudkan Pilkada yang damai, kata Iip, itu tak mungkin dilakukan hanya olah salah satu pihak. Namun, perlu kerjasama koloborasi dari semua pihak yang terlibat.
“Tidah boleh ada konflik, baik eksternal internal, maupun konflik apapun. Karenanya, semua pihak, dari KPU, Bawaslu, para paslon, timses, warga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kondusifitas, konflik harus dihindarkan. Sehingga pilkada akan berjalan nyaman dan damai bagi kita semua,” katanya.
Iip mengatakan, dalam mengupayan kesadaran politik yang sehat, Kesbangpol Jabar melaksanakan program keliling ke delapan daerah pemilihan. Dalam pertemuan terbatasa karena pandemi, Kesbangpol Jabar dikatakan membuka dialog bersama beragam pihak untuk membahas terkait Pilkada.
“kita mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar yang memiliki hak pilih, kemudian ormas, dan elemen lainnya. Bersama perwakilan masing-masing, kita semua berdiskusi, juga mengahadirkan pembicara utama, seperti dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Polpum. Juga dari akademisi Ilmu Pemerintahan, Unpad,” katanya.
Adapun, kata Iip, rekomendasi lain dari Kesbangpol Jabar terkait upaya bersama menjaga kelancaran dan kondusifitas pilkada adalah mendorong agar aparat Kesbangpol daerah mengaktifkan dan mengintensifkan potensi kerawanan daerah dengan berbagai salurannya meliputi Forkopimda, FKDM, dan FKUB.
“Kesbangpol mengaktifkan media pendidikan politik bersama partai politik lokal untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis,” katanya.
“Itulah bagian terpenting Kesbangpol keliling ke masing-masing wilayah pemilihan. Kita lakukan diskusi, dialog membicarakan potensi-potensi masalah untuk kemudian mencari solusi bersama,” pungkas Iip.
Diketahui, pada tahun ini ada delapan kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada serentak, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupayen Tasikmalaya dan Kota Depok.
Rekapitulasi daftar pemilih sementara berdasarkan data dari KPU Jabar untuk delapan daerah tersebut totalnya adalah 11.632.816 jiwa, dengan jumlah TPS 33.305, petugas TPS 13.000, jumlah kecamatan 231, desa/kelurahan 2.159.
