RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH – Forum Honor Daerah (FHD) Kab. Bandung Barat (KBB) mengingatkan Pemkab Bandung Barat bertindak cepat mengamankan kuota PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Sebab, kuota program Pemerintah Pusat itu bersifat terbatas. Apalagi, pemerintah pusat hanya menyiapkan kuota 1 juta PPPK untuk seluruh guru honorer seluruh Indonesia.
Ketua Forum Honor Daerah KBB, Mochamad Nurdin mengatakan, jumlah pengangkatan PPPK pemerintah pusat yang menentukan. Nantinya kuota dibagikan ke setiap wilayah, mulai per provinsi, kabupaten hingga kota.
“Nah, ini perlunya kerja cepat dan lobi-lobi Pemda KBB (bupati) ke Pusat, agar KBB mendapat kuota maksimal,” katanya.
Ia berharap, usulan kuota dari bupati, jumlahnya bisa lebih banyak. Meskipun ia menyadari tidak semua guru honorer yang tercatat sebanyak 5.873 orang bisa terakomodir seluruhnya.
“Paling tidak bertahap, misalnya tahun depan kuota untuk KBB ada 500, kan tahun berikutnya bisa bertambah lagi,” ujarnya.
Ia menginginkan kuota PPPK dari pusat tepat sasaran, jangan sampai honorer yang baru 1 atau 2 tahun diangkat kontrak tiba tiba masuk ke PPPK. Padahal yang sudah mengabdi 18-20 tahun banyak.
Baca Juga: Rp33 Miliar untuk Gaji PPPK Kabupaten Bandung
“Acuan kami tetap PP 49/2018, yang penjabarannya dalam Permenpan No. 2/2019, serta Permenpan No. 9/2020. Terkait eks tenaga honorer kategori (THK) II, yang jadi prioritas untuk PPPK. Kalau ada yang baru honor 1 atau 2 tahun jadi PPPK itu berarti pelanggaran,” tegasnya.
Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Asep Ilyas menyebut untuk tahun 2021 pihaknya telah mengajukan formasi CPNS dan PPPK sebanyak 605 orang.
Baca Juga: Kenali BSU, Subsidi untuk PTK Non-PNS
“Kita sudah mengajukan melalui e-formasi, tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa,” ujarnya.
Ia menyebut, dari jumlah 605, sebanyak 290 antaranya untuk PPPK guru dan 101 untuk tenaga kesehatan.
“Kalau untuk tenaga guru tidak ada kuota CPNS, seluruhnya PPPK,” pungkasnya.
(kro)
