RADARBANDUNG.id – Vaksinasi Covid-19 diperkirakan akan menemui sejumlah tantangan. Salah satunya resistensi masyarakat sasaran program tersebut.
Menurut data survei persepsi masyarakat Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, 64,81 persen responden menerima vaksinasi.
”Sedangkan ada 7,60 persen yang menolak dan sisanya 27,60 persen tidak tahu,” katanya dalam pelantikan koalisi relawan (kawan) vaksin se-Indonesia kemarin (19/12).
Itu adalah pertanyaan apakah masyarakat mau menerima vaksin Covid-19 atau tidak. Alasan menolak atau tidak mau vaksinasi juga beragam.
Mulai tidak yakin dengan keamanan dan keefektifan vaksin Covid-19 itu hingga khawatir efek samping dan kepercayaan terhadap keyakinan agama.
-
Survei bersama Kemenkes, WHO Indonesia dan Unicef
Survei, Kemenkes lakukan bersama WHO Indonesia dan Unicef 20 September secara online, dengan mengirimkan pertanyaan kepada 8.364 responden dari seluruh Indonesia.
Nadia bersyukur, dari pertanyaan kedua terkait dengan apakah masyarakat masih mau menerima info soal vaksin atau tidak, lebih dari 70 persen dari total 8.364 responden masih ingin mendapat informasi tentang vaksin Covid-19.
Itu artinya, sosialisasi dari pemerintah dan seluruh elemen harus terus gencar.
Untuk kelancaran program vaksinasi nanti, Nadia juga menyampaikan sejumlah persiapan.
Salah satunya, Kemenkes telah menjalankan pelatihan kepada vaksinator yang berjumlah 23.145 tenaga kesehatan.
Baca Juga: Vaksin Gratis
Dengan jumlah itu, rasio vaksinator dengan sasaran vaksinasi adalah 1:20. Artinya, satu orang vaksinator melakukan vaksinasi kepada 20 orang.
Ia harapkan setelah ada pelatihan itu, rasionya bisa ditingkatkan menjadi 1:40.
-
Tantangan untuk mencari solusinya
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini menggarisbawahi persepsi penerimaan masyarakat sebagai tantangan yang harus segera mencarikan solusinya.
Sebab, berdasar sebuah survei lainnya, terlihat bahwa 37 persen masyarakat tidak mau atau ragu menerima vaksin Covid-19.
Baca Juga: Gratiskan Vaksin Covid-19, Jokowi Akan Jadi Orang Pertama yang Divaksinasi
Yahya juga menyoroti pengadaan vaksin Sinovac oleh pemerintah. Kontrak 3 juta dosis vaksin Covid-19 telah pemerintah teken dengan produsennya Tiongkok.
Sebanyak 1,2 juta dosis antaranya sudah masuk dan sisanya masih dalam proses pengiriman.
“Yang kami kritisi ada dua hal. Pertama, kenapa vaksin sudah impor, sedangkan izin edarnya belum keluar. Kedua, uji klinisnya juga belum selesai,” katanya.
Ia menyebut alasan pemerintah karena saat ini dunia sedang terjadi fenomena rebutan vaksin sehingga perlu diplomasi dan lobi politik dengan negara produsen vaksin. “Bagaimana seandainya hasil uji klinisnya tidak memenuhi syarat,” tuturnya.
(jpc)