RADARBANDUNG,id, PURWAKARTA – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta patut mendapat acungan jempol.
Atas prestasinya, salah satu unit vertikal dalam lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I ini dinobatkan sebagai kantor berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Senin (21/12/2020).
Menpan RB, Tjahjo Kumolo memberikan predikat WBK ini secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.
-
Kontribusi pegawai dan wajib pajak KPP Pratama
Menurut Kepala KPP Pratama Purwakarta, Dedi Kurniawan, pencapaian ini hasil kerja keras seluruh pegawai dan dukungan wajib pajak.
“Dalam mengutamakan pelayanan publik yang berintegritas, teman-teman pegawai serta Wajib Pajak KPP Pratama Purwakarta berkontribusi besar. Inilah yang membawa kami sampai pada titik ini,” ujarnya.
Dedi berharap pencapaian dapat bertahan. Soalnya, predikat WBK menjadi komitmen bersama seluruh pegawai KPP Pratama Purwakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Capaian ini harus senantiasa pertahankan sebagai bagian dari memberikan pelayanan terbaik dan awal menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ungkapnya.
Untuk mendapat predikat ZI-WBK ini, KPP Pratama Purwakarta telah melalui proses seleksi cukup panjang.
Instansi yang berhasil melewati serangkaian seleksi tersebut akan menjadi kantor yang meraih WBK.
Atas raihan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak. “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kami dapat meraih predikat WBK ini,” ucapnya.
-
763 unit kerja mendapat predikat WBK/WBBM
Tahun ini, sebanyak 763 unit kerja secara nasional (681 WBK dan 82 WBBM) mendapat predikat WBK/WBBM.
Baca Juga: Kini Bayar Pajak Lebih Mudah
Kemenkeu meraih capaian tertinggi dari semua K/L dengan mengalami peningkatan 43% dari tahun 2019, yaitu 214 unit kerja (189 WBK dan 25 WBBM) dari tahun sebelumnya 155 unit kerja.
Dalam kegiatan itu, Menteri Keuangan diwakili Sekretaris Jenderal, Hadiyanto memperoleh penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan karena telah berhasil membangun banyak unit percontohan dalam instansinya dan prime mover untuk Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK).
Baca Juga: KPP Pratama Genjot Potensi Pajak Baru
Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin dalam amanatnya menyampaikan ini merupakan momentum yang tepat untuk selalu menjunjung tinggi integritas instansi pemerintah.
Ma’ruf juga berpesan apresiasi ini dapat bertahan dan menjadi contoh bagi yang lain.
Selain itu, bagi yang belum berhasil agar terus berbenah, berupaya mengejar ketertinggalan serta membenahi segala kekurangan.
Baca Juga: Mulai 1 September, Ditjen Pajak Sediakan Aplikasi Antrean Online
Menurutnya, hal ini upaya memperkuat dan memperluas cakupan Zona Integritas serta menciptakan tata kelola yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal dan akuntabel.
Apresiasi ini berlangsung setiap tahun sebagai rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) agar menjadi pemacu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan melalui program Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.
(nto)
