RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Jawa Barat mendapat alokasi bantuan sosial (Bansos) pemerintah pusat untuk 7.421.816 keluarga penerima manfaat (KPM).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan pemotongan bantuan akan berujung ranah pidana.
Jumlah total Program Keluarga Harapan (PKH) Bansos Jawa Barat itu akan terbagi dalam kelompok sesuai jenis bantuan. Rinciannya, 1.718.362 warga akan masuk dalam daftar penerima PKH.
3.515.180 menerima bansos Jawa Barat program sembako dan 2.188.274 KPM akan menerima bansos tunai (BST).
Selain itu Ridwan Kamil juga mengimbau para penerima bantuan agar memakai bansos dengan bijak.
Khususnya penggunaan bansos tunai Rp 300 ribu/bulan selama 4 bulan ke depan agar mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer.
Karena tujuan bantuan tersebut untuk menjaga ketahanan sosial keluarga sekaligus menggerakan ekonomi daerah.
Baca Juga: Jokowi Luncurkan Bantuan Tunai 2021: Kartu Sembako Rp200 Ribu, Bansos Tunai Rp300 Ribu
Selain itu, ia mengingatkan distribusi harus berjalan lancar. Jangan ada praktik pemotongan. Jika ada, maka yang terlibat akan berurusan dengan hukum dan ditindak tegas.
“Presiden memberikan arahan kepada pemda harus mengawal langsung, memastikan tidak ada pemotongan. Potongan dengan alasan apa pun ranahnya pidana akan ditindak secara tegas,” ungkap Ridwan Kamil, Senin (4/1/2021).
Baca Juga: Jenis Bansos yang Cair Awal Januari 2021
Pada sisi lain, Ridwan Kamil meminta perbankan yang bekerjasama dalam penyaluran bantuan bisa menyempurnakan sistem. Tujuannya, agar tidak ada antrean hingga kerumunan.
“Kita belajar dari tahun 2020, kita titip ke perbankan, kalau pun ada antrean, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Saya sudah menginsturksikan lewat Kadinsos, manajemen pemanggilan antrean tidak boleh sembarangan. Tidak boleh berkerumun, pelayanan tidak terlalu lama,” terangnya.
Sebelumnya, program-program Bansos 2021 secepatnya bakal pemerintah salurkan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo penyaluran semua bansos harus sudah mulai awal Januari.
(ysf)
