RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jawa Barat (Jabar), Dadan Hidayat mengaku tak ada kelangkaan pupuk pada awal tahun 2021, meskipun sebelumnya terjadi sedikit kendala dalam penyalurannya.
“Pada awal 2021 kelangkaan pupuk tidak ada. Walaupun sempat terjadi hambatan penyaluran pupuk karena masih ada sebagian kecil Kab/Kota yang belum terbit SK alokasinya,” ujar Dadan.
“Namun per 21 Januari 2021, seluruh 27 Kab/Kota sudah menerbitkan SK Alokasi sehingga hambatan penyaluran tersebut sudah bisa teratasi,” sambungnya.
Dadan mengatakan, pengajuan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK masing-masing kecamatan dengan verifikasi berjenjang.
Mulai Koordinator Penyuluh, Kasie Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kabid Penyuluhan Kabupaten/Kota hingga disahkan oleh Kadis Pertanian Kabupaten/Kota.
“Pengiriman terakhir 28 November 2020 melalui sistem e-RDKK ke Kementerian Pertanian. Untuk mengakomodir petani yang belum terinput, Kementerian Pertanian membuka portal sistem e-RDKK kembali selama dua hari pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021,” jelasnya.
Terkait pengawasan, karena jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi lebih tinggi dari alokasi, maka dalam menetapkan alokasi untuk masing-masing daerah agar mendekati kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai kondisi masing-masing wilayah.
“Maka melakukandengan mempertimbangkan realisasi tahun 2019, alokasi 2020, dan tentunya e-RDKK 2021 masing-masing Kabupaten/Kota,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyikapi tegas soal masih adanya informasi terkait kelangkaan pupuk pada masa tanam tahun 2021.
Padahal stok yang disiapkan sesuai permintaan dan yang mejadi persoalan dibawah setelah dicek beberapa permintaan belum mendaftarkan ke dinas.
“Memang selama ini ada masukan daerah yang kurang. Padahal kita cek penyalurannya sudah 94 persen. 1-2 laporan itu setelah kita crosscheck ternyata belum mendaftarkan diri ke dinas, tidak semuanya,” ungkapnya.
Baca Juga: Pergub Disebut Jadi Salah Satu Penghambat Distribusi Pupuk
Mentan menjelaskan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi mesti terdaftar pada sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Kalau tidak terdaftar, maka tentu tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.
“Kan begini, kalau penerima pupuk harus terdaftar di RDKK namanya dan itu tidak boleh tiba-tiba, harus terdaftar pada desa. Bupati usulkan ke provinsi, provinsi seleksi lagi, kalau ada masuk RDKK itu tinggal kita sikapi. Untuk stok saat ini aman,” tuturnya.
Baca Juga: Petani Dijajah Pemerintah Sendiri, Dipaksa Menanam tapi Jatah Subsidi Pupuk Dipangkas
Sebagai informasi, sesuai Permentan No 49/2020, alokasi pupuk untuk daerah Jawa Barat tahun 2021 terdiri dari jenis Urea sebanyak 663.630 Ton.
SP-36 sebanyak 124.978 Ton, ZA sebanyak 67.066 Ton, NPK sebanyak 338.071 Ton, Organik Granul sebanyak 125.049 Ton, dan Organik Cair sebanyak 312.623 Liter.
Dengan alokasi tersebut, tingkat pemenuhan pupuk bersubsidi Jawa Barat jenis Urea sebesar 77,43 persen, SP-36 sebesar 82,65 persen, ZA sebesar 61,50 persen, NPK sebesar 30,97 persen, dan jenis Organik Granul sebesar 16,39 persen. Jumlah tersebut terbantu dengan alokasi POC 312.623 liter.
Berdasarkan reviu BPKP dan rekomendasi pemupukan 5 liter per hektar, maka POC mampu memenuhi kebutuhan untuk 62.524,60 Ha lahan pertanian.
(gat)
