RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemprov Jabar tengah mencari 500 tenaga kesehatan (nakes) baru guna penguatan puskesmas untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa), jumlah pendaftar mencapai 4 ribu.
Hal tersebut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil sampaikan, saat meresmikan program Puspa, Senin (1/2). 500 nakes yang terpilih nantinya akan disebar ke 100 puskesmas di 12 daerah.
“Yang daftar sudah lebih dari 4 ribuan dengan background kesehatan, sehingga menandakan banyak sekali yang ingin bekerja pada bidang yang digeluti di bidang kesehatan seperti ini,” ungkap Emil, sapaan Ridwan Kamil dalam konferensi pers secara virtual.
Selama tahun 2020, Ridwan Kamil katakan, penanganan pandemi melalui puskesmas secara umum masih sangat lemah.
Penyebabnya karena fokus tenaga kesehatan terpecah dengan layanan kesehatan umum di samping keharusan 3T (tracing, testing, dan treatment) dalam penanganan pandemi.
“Puskesmas bentrok dengan pelayanan umum ya, penyakit yang tanpa Covid pun sudah sangat sibuk luar biasa, oleh karena itu tahun 2021 kita memutuskan strategi diubah mengikuti Thailand yang dianggap WHO terbaik di Asia Tenggara, yaitu memaksimalkan potensi puskesmas,” ungkapnya.
“Program Puspa ini menambah satu puskesmas dengan lima orang (Tim Puspa) khusus mengurus Covid-19,” imbuh Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jabar ini.
Emil menjelaskan, indikator output Puspa antara lain kepatuhan 3M menjadi 80 persen, target pengujian 1 per 1.000 penduduk, 80 persen kasus positif dilacak kontak eratnya dalam 72 jam, 90 persen kontak erat melakukan karantina mandiri, dan 12 kabupetan kota penerima program memiliki rencana penguatan pelayanan kesehatan primer pada 2022.
“Tim Puspa ini fokus melacak (kontak erat). Karena saat ini rasio 1 kasus hanya 4 orang yang berhasil dilacak, seharusnya 1 kasus 30 (kontak erat) terlacak. Dengan hadirnya 5 orang yang fokus mengurus Covid-19, kami kejar rasio tracing meningkat 1:10 atau 1:15,” tambahnya.
Emil berharap, program PUSPA bisa mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Karena anggaran kami terbatas, Rp80 miliar hanya sanggup untuk 100 puskesmas. Artinya butuh Rp800 miliar untuk seribuan puskesmas se-Jabar. Maka dukungan pusat sangat kami butuhkan. Mari investasi di hulu, jangan hanya di hilir,” katanya.
Secara umum, Emil menegaskan, ketersediaan puskesmas belum ideal. Penduduk Jabar sekira 50 juta jiwa sedangkan puskesmasnya hanya 1.060-an.
Baca Juga:
- Baru 25 Persen Nakes Disuntik Vaksin, Ridwan Kamil Belum Puas
- Ridwan Kamil Target Vaksinasi 153 Ribu Nakes di Jawa Barat Tuntas 1 Bulan
- Ridwan Kamil Usul Kemenkes Persingkat Mekanisme Pelaporan Kasus Covid-19
Rasionya, satu puskesmas memiliki beban melayani 50 ribu orang. Sedangkan Rumah Sakit, Jawa Barat membutuhkan 25 gedung baru.
“Jadi mumpung saya masih gubernur, sebisa mungkin menaikkan jumlah puskesmas sebanyak-banyaknya. Kalau pakai teori Thailand maka Jabar harus punya 7 ribu puskesmas. Kita butuh 7 ribu puskesmas. itu sebuah mimpi dan akan saya cicil,” bebernya.
“Sekarang saya ada cara membangun puskesmas tanpa APBD. Yaitu saya melakukan penugasan kepada BUMD saya namanya PT Jasa Sarana, tugasnya membangunkan bangunannya tapi tanahnya dari Pak Sekda,” tuturnya.
“Nah di Indonesia belum ada program penugasan ini, perpresnya sudah ada, dasar huumnya sudah ada. Jadi saya boleh menugaskan tanpa lelang kepada BUMD. Nanti BUMD yang nyari duit sendiri dan sebagainya. Tugas pemerintah adalah menyediakan lahan,” pungkasnya.
(muh)
