News

Raih Gelar Doktor, Dede Yusuf Janji Mengurus Dunia Pendidikan

Radar Bandung - 09/02/2021, 22:37 WIB
Oche Rahmat
Oche Rahmat
Tim Redaksi
Raih Gelar Doktor, Dede Yusuf Janji Mengurus Dunia Pendidikan

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf meraih gelar doktor di bidang Ilmu Administrasi Publik usai dinyatakan lulus dari sidang promosi gelar doktor Universitas Padjadjaran. Disertasinya berjudul Pembuatan Kebijakan Pekerja Migran (Studi Penyusunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

“Alhamdulillah, hasilnya hari ini dinyatakan lulus sebagai doktor, dengan angka yang Alhamdulillah cumlaude, jadi Insyaallah menambah semangat saya juga untuk mengejar, atau mengurus dunia pendidikan,” kata Dede di Pascasarjana Unpad, Jalan Bukit Dago Utara, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Semua tugas untuk gelar ini ia sebut memanfaatkan waktu luang selama pandemi Covid-19. Adapun dalam disertasi tersebut ia meneliti tentang proses pembuatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran, yang mana menurutnya aturan tersebut sempat mangkrak sejak 10 tahun lamanya.

Menurut dia, pekerja migran merupakan isu yang terus berkepanjangan. Permasalahan demi permasalahan terus muncul dan tidak selesai.

“Dari kemudian dalam proses dua tahun di masa DPR periode 2014-2019, bisa diselesaikan dengan cepat, relatif dua tahun. Nah proses pembuatan kebijakan yang cepat itu saya jadikan disertasi,” kata dia.

Dalam disertasi tersebut, ia menjelaskan mengapa Undang-Undang tersebut bisa tercipta secara cepat. Dalam prosesnya pembahasan dan pembuatan UU tersebut ia turut terlibat dan sudah memprediksi akan dapat respon baik dari pekerja migran.

“Bahkan world bank juga menyatakan ini sudah sesuai dengan kesepakatan ILO (Organisasi Buruh Internasional),” katanya.

Namun menurutnya kini hanya tinggal implementasi dari Undang-Undang tersebut yang belum terealisasi oleh pemerintah. Padahal, kata dia, payung hukum perlindungan pekerja migran tersebut sudah sangat kuat.

“Dengan kondisi pandemi dan adanya Omnibus Law, membuat peraturan-peraturan ini agak lambat turunnya, karena pekerja migran dianggap bagian Omnibus Law. Mestinya pekerja migran, tidak ada kaitannya dengan investasi,” pungkasnya.

(dbs)


Terkait Politik
Halal Bihalal Aktivis 98 Jabar Jadi Ajang Menyuarakan Keresahan Demokrasi dan Ekonomi
Politik
Halal Bihalal Aktivis 98 Jabar Jadi Ajang Menyuarakan Keresahan Demokrasi dan Ekonomi

  RADARBANDUNG.id  – Suasana penuh semangat dan keprihatinan mewarnai gelaran Halal Bihalal Aktivis 98 Jawa Barat yang digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa saat ini. Acara yang dihadiri oleh sejumlah aktivis lintas generasi ini menjadi ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan terhadap berbagai isu kebangsaan. Muhammad Dawam, salah satu perwakilan Aktivis 98 Jabar, […]

Presiden Prabowo Subianto Temui Megawati Soekarnoputri, KIM Siap Terima PDIP
Politik
Presiden Prabowo Subianto Temui Megawati Soekarnoputri, KIM Siap Terima PDIP

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diam-diam telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Senin (7/4/2025) malam. Pertemuan tertutup Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri selama satu jam itu berlangsung di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang bersama Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. […]

Wamendagri Bima Arya : Bupati Indramayu Lucky Hakim Mohon Maaf Setelah Tak Izin Pelesiran ke Jepang
Politik
Wamendagri Bima Arya : Bupati Indramayu Lucky Hakim Mohon Maaf Setelah Tak Izin Pelesiran ke Jepang

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim telah menyampaikan permintaan maaf. Hal itu setelah dikabarkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim pergi ke luar negeri tanpa meminta izin dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bima menuturkan, dirinya sudah membangun komunikasi dengan Lucky Hakim. […]

Dedi Mulyadi Mutasi 25 Pejabat Pemprov Jabar,  Ini Nama-namanya
Politik
Dedi Mulyadi Mutasi 25 Pejabat Pemprov Jabar, Ini Nama-namanya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan perombakan besar-besaraan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Sedikitnya ada 25 pejabat yang alami mutasi dari jabatan kepala dinas hingga direktur rumah sakit.

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.